Papuaekspose.com, – Tokoh Kamoro, Marianus Maknaipeku meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika untuk menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi aset tanah kepemilikan Pemkab Mimika yang menyeret Komisaris PT Bartuh Langgeng Abadi, Sumitro.

Marianus yang juga Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) menegaskan, pihaknya akan memasang badan dan siap melakukan aksi unjukrasa apabila kasus tersebut tetap dipaksakan berjalan dan menyeret nama Sumitro.

“Kami akan demo kalau kasus itu tetap dipaksakan. Disini saya tegaskan, pak sumitro itu secara sah beli tanah adat di poumako dan diketahui lembaga adat lemasko, ini kan tanah milik masyarakat adat, terus korupsinya dimana?,” kata Marianus kepada wartawan di salah satu Hotel di Jalan Yossudarso Timika, Papua Tengah Sabtu, (20/5).

Ia menduga, kasus itu sengaja dibuat oleh segelintir oknum yang sengaja ingin menjatuhkan nama baik Sumitro dan mengambil keuntungan.

“Ada kasus lain, pejabat daerah jadi pelaku perampasan tanah di mimika, seperti di SP-3, SP-5, SP-6 dan beberapa lokasi lain di timika. Ada juga lahan tanah harganya Cuma ratusan ribu tetapi penganggarannya bernilai miliaran rupiah, itu yang patut diusut. Jangan Cuma urus poumako saja. Kami minta usut semua,” ungkap Marianus.

Wakil Ketua I Lemasko meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika supaya menghentikan kasus yang menyeret nama Sumitro tersebut.

“Dari hati yang tulus, saya minta kepada Kejagung, Kajati Papua, Kajari Mimika supaya menghentikan kasus ini. Beliau bapak Sumitro tidak salah. Beliau sudah banyak berkontribusi untuk kabupaten mimika,” tandasnya.

Diketahui, Komisaris PT Bartuh Langgeng Abadi, Sumitro merupakan pemilik lahan sah di area Poumako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika berdasarkan sertifikat atas dasar pelepasan adat diperkuat dengan Surat dari BPN Provinsi Papua Nomor MP.01.02./745-91/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 perihal status tanah.

Sebelumnya, Sumitro telah menghibahkan tanah seluas 11,57 hektar kepada Pemkab Mimika pada 30 Januari 2023 lalu guna mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika.

Belakangan, pemberian hibah itu disebut akan ditarik kembali melalui ahli waris. Sebab, pihak Sumitro merasa dirugikan menyusul kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Timika terkait dugaan korupsi kepemilikan aset Pemkab Mimika soal tanah di area Poumako.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak kejaksaan negeri timika belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan (Red).