TNI AD Respon Temuan Komnas HAM Soal Pemusnahan Amunisi di Garut

Papuaekspose.com – Soal peristiwa ledakan pemusnahan amunisi di Garut. Komnas HAM mengungkap bahwa TNI AD melibatkan warga sipil yang tidak terlatih dalam pemusnahan amunisi.

Merespon temuan Komnas HAM, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya akan menjadikan temuan Komnas HAM soal peristiwa ledakan pemusnahan amunisi di Garut sebagai salah satu bahan pertimbangan evaluasi internal.

“TNI AD pada prinsipnya senantiasa menghargai setiap saran, temuan, tanggapan, maupun rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Wahyu, Jumat (23/5/2025).

“Seluruh masukan tersebut akan kami jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan nantinya,” tambah dia.

Ia pun menegaskan bahwa TNI AD berkomitmen untuk selalu terbuka dan menghargai setiap masukan konstruktif dari berbagai pihak.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari TNI AD terkait rencana penghentian pelibatan warga sipil dalam aktivitas berisiko tinggi semacam itu.

“Kami menegaskan kembali komitmen TNI AD untuk selalu terbuka dan menghargai setiap masukan konstruktif dari berbagai pihak,” tegas Wahyu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyebut sembilan korban warga sipil dalam pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, tidak dibekali pelatihan tersertifikasi dan hanya belajar secara otodidak.

Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing mengatakan, sipil yang bekerja ini hanya belajar secara otodidak dari sipil lainnya yang pernah melakukan pekerjaan pemusnahan amunisi tersebut.

“Para pekerja belajar secara otodidak bertahun-tahun, tidak melalui proses pelatihan yang tersertifikasi,” kata Uli, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat.

Padahal, dari catatan Komnas HAM dalam pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelibatan sipil dalam urusan amunisi harus memiliki keahlian yang spesifik.

“Pedoman PBB terkait keterlibatan sipil dalam penanganan dan pemusnahan amunisi memang memberikan ruang pelibatan pihak lain dalam kegiatan sejenis, tetapi dengan syarat keahlian spesifik atau kompetensi tertentu,” ucap Uli.