Jusuf Kalla Sebut Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Karena Kebijakan Pemerintahan Sebelumnya

Papuaekspose.com – Presiden Prabowo Subianto harus melakukan efisiensi karena anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas sehingga terkait kebijakan efisiensi dan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 mengalami kontraksi. Hal ini dikatakan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikutip melalui YouTube Universitas Paramadina Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Namun tak sampai disitu, Jusuf Kalla nampak membela kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo karena bisa terjadi disebabkan oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya yang membuat utang negara menumpuk dan keuangan defisit.

Mau tak mau, tambah Jusuf Kalla, Prabowo harus menyisir lagi kegiatan yang tidak penting demi mewujudkan program unggulannya. Ruang gerak kepala negara dalam mengeluarkan kebijakan pun menjadi terbatas.

“Pak Prabowo ingin baik. Tapi kalau sumber daya kita kurang, itulah yang terjadi,” katanya.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa hal itu diperparah dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang melawan dunia dengan mengenakan tarif impor tinggi. Indonesia tak luput jadi sasaran dengan besaran 32%.

Meski tarif impor balasan atau resiprokal itu ditunda hingga 90 hari, efeknya sudah tidak bisa dihindari. Ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,87% pada kuartal I/2025 secara tahunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, capaian tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,02%.

Jusuf Kalla menerangkan bahwa ekonomi yang melambat tersebut bisa terlihat dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampaknya terjadi penurunan daya beli masyarakat.

“Banyak anak yang tidak bisa bayar SPP [biaya pendidikan] karena orang tua mereka kena PHK. Jadi itu efeknya luas,” jelasnya.