Amien Rais Digugat DPD dan DPW Partai Ummat Soal AD/ART dan Kepengurusan Baru

Papuaekspose.com – Anggota Mahkamah Partai Ummat Herman Kadir menyesalkan, semua kewenangan Partai Ummat kini berada di tangan Ketua Majelis Syura Amien Rais tanpa perlu melalui mekanisme musyawarah mufakat di internal.

Karena kekecewaan itu muncul sejumlah pengurus DPD dan DPW Partai Ummat yang bakal menggugat keputusan Menteri Hukum yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta susunan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat di bawah kendali Ketua Majelis Syura Amien Rais tersebut.

“Gugatan ini hendak dilakukan karena AD/ART baru dinilai tidak mencerminkan sistem demokrasi. Kami akan menggugat keputusan Menkum itu tentang pengesahan AD/ART baru. Alasannya, AD/ART baru ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik. Tidak ada Munas, tidak ada Rakernas. Semua kekuasaan mutlak ada pada Majelis Syuro,” terang Herman, di Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

Herman menerangkan bahwa saat ini sedikitnya ada 24 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang telah melaporkan keberatan ke Mahkamah Partai terkait perubahan tersebut.

“Saya dari Mahkamah Partai ya, dapat pengaduan dari DPD-DPD, DPW-DPW seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 24 DPW melapor ke Mahkamah Partai,” kata Herman.

Menurut Herman, laporan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat Mahkamah Partai dan dinyatakan sebagai bentuk sengketa di internal partai.

Herman bersama sejumlah pengurus Partai Ummat pun langsung menyurati Kementerian Hukum guna meminta penundaan pengesahan AD/ART baru besutan kubu Amien Rais.

“Makanya saya kirim surat ke Menkum supaya untuk menunda. Menunda disahkannya AD/ART yang baru, untuk menunda disahkannya kepengurusan yang baru,” ungkap Herman.

Namun, lanjut Herman, AD/ART baru tersebut tetap disahkan, sampai akhirnya terjadi penetapan ketua umum baru tanpa melalui musyawarah nasional (Munas) partai.

“Artinya Menkum menganggap ini tidak ada sengketa. Padahal, faktanya hari ini jelas ada, ada 22 DPD dan DPW yang hadir. Seharusnya Menkumham tidak boleh mengeluarkan dulu surat keputusan,” ujar dia.

Herman menambahkan, pihaknya telah mengirim somasi kepada Menkum agar membatalkan keputusan pengesahan tersebut.

Jika tidak direspons, Herman memastikan bahwa dia bersama para pengurus DPD-DPW Partai Ummat akan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia menegaskan bahwa langkah hukum ini adalah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Majelis Syuro dan jajaran DPP yang dibentuk Amien Rais.

Sebab, langkah Majelis Syuro dan DPP saat ini telah menyimpang dari nilai-nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan Partai.

“Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.

“Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” pungkas dia.