Pemprov Jakarta Diminta Kebut Pembangunan Giant Sea Wall Hadapi Banjir Rob dan Kenaikan Air Laut

Papuaekspose.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan meminta Pemprov Jakarta segera mempercepat pembangunan proyek Giant Sea Wall merespon program “Air Terkelola, Kota Berkelas Dunia” yang dicanangkan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam momentum HUT ke-498 Kota Jakarta.

Pembangunan proyek Giant Sea Wall dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir, namun tetap memastikan tidak merugikan warga pesisir.

“Proyek Giant Sea Wall yang menjadi bagian Program Strategis Nasional harus dipercepat tanpa merugikan masyarakat pesisir. Pemprov Jakarta harus terbuka dan melibatkan publik sejak awal,” ujar Ali dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Selain itu, Ali menilai, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut penting sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk menghadapi banjir rob dan kenaikan muka air laut.

Ali juga menyambut langkah baik Gubernur Pemprov Jakarta Pramono yang meluncurkan program terkait soal pengerukan kali, sungai, dan waduk, serta perbaikan saluran air di kawasan padat penduduk.

“Kami setuju dengan penguatan sistem pengendalian banjir,” kata Ali.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga mengembangkan pengelolaan sampah modern melalui program Jakarta Bersih, Dunia Melirik.

Ali menilai, program itu diwujudkan dengan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan fasilitas Refuse-derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

Meski demikian, Ali mengingatkan, pengelolaan sampah tak hanya soal teknologi, tapi juga perubahan perilaku masyarakat.

“Teknologi pengolahan sampah sebagus apa pun akan percuma jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku warga dan penguatan sistem pemilahan sampah dari rumah. Ini soal budaya yang harus dibangun,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Pemprov Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengatakan, akan mendapat bagian pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 19 kilometer (km).

Pramono juga memastikan, Pemprov Jakarta siap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 triliun dari APBD setiap tahunnya untuk pembangunan proyek di laut utara Jakarta itu.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah Jakarta itu nantinya akan digabung dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk proyek tersebut.

“Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilometer, kemarin dapat bagian 7 kilometer sehingga total adalah 19 kilometer,” ujar Pramono, Senin (16/6/2025).

“Memang tidak Kecil angkanya, tetapi ini kan project untuk long term. Dan jakarta tentunya akan mempersiapkan itu,” kata Pramono.