Beras Oplosan Marak, Zulkifli Hasan Sebut Infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Solusi

Papuaekspose.com –  Isu terkait beras oplosan yang sedang viral ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas). Isu ini disebut menyeret 212 merek beras di tanah air dan oplosan beras terjadi akibat tidak adanya infrastruktur yang memadai dari pemerintah ihwal penanganan penjualan beras di pasar.

“Karena pemerintah ini tidak punya infrastruktur, sekarang pemerintah mau operasi pasar kemana berasnya? taruh di pasarkan. Karena ngga ada infrastruktur taruh di pasar, di pasar dioplos,” kata Zulhas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Zulkifli Hasan menjelaskan, harga beras yang tadinya dibanderol seharga Rp 11.000 per kilogram (kg) kemudian dioplos dan dijual kembali seharga Rp 13.000/kg.

Untuk mengatasi masalah ini, lanjut Zulkifli Hasan, salah satu caranya yakni lewat infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto yang bakal diluncurkan pada 21 Juli 2025 mendatang.

“Makanya kita mau ada koperasi desa nanti kalau ada Kopdes 80 ribu desa, setiap desa ada koperasinya kan, jadi kalau ada operasi pasar (nanti) langsung kasih koperasi, nggak mungkin dioplos karena tiap desa (ada koperasi),” jelasnya.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menambahkan, lewat infrastruktur ini nantinya penyaluran bakal melalui koperasi untuk menghindari kegiatan beras oplosan.

“Perlu infrastruktur penduduk kita yang 280 juta ini, masa pemerintah tidak punya infrastruktur untuk menyalurkan kalau perlu operasi pasar, minyak goreng, bantuan-bantuan sosial dan lain-lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa produsen beras yang terduga melakukan beras oplosan telah disampaikan aparat penegak hukum (APH).

Amran mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi gabungan bersama Satgas Pangan dan menemukan adanya dugaan pengoplosan beras oleh 212 merek.

Menurutnya, modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 99 triliun.

“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Arman dalam keterangan resminya, Selasa (15/7).

Terkait praktik curang mafia beras, pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif.

“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara super power dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” ungkapnya.

Amran juga menekankan pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil. Ia menyayangkan praktik beras oplosan yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium, hingga selisih dapat mencapai Rp 3.000/kg.

“Kalau beras naik Rp 3.000/kg, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Tidak semua anak bangsa beruntung. Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam,” ujarnya.

Sebanyak empat produsen beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran beras. Keempat perusahaan tersebut adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).