Menteri Transmigrasi Respon Soal Isu Penolakan Program Transmigrasi di Kalimantan Barat

Papuaekspose.com – Seluruh penduduk asli di Kalimantan Barat (Kalbar) yang menolak program transmigrasi dan menuntut agar program tersebut di setop di imbau agar tak perlu khawatir. Hal ini disampaikan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menekankan pola transmigrasi baru membuat trasmigrasi baru bisa terjadi lewat permintaan pemerintah daerah (Pemda).

“Saya tidak ingin spesifik ke salah satu provinsi tapi ke seluruh provinsi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak perlu khawatir kepada seluruh masyarakat akan adanya pendatang jika tidak diminta oleh pemerintah daerah setempat, tidak mungkin ada pendatang,” kata Menteri Transmigrasi (Mentrans)  dalam Raker Teknis Ketransmigrasian di Denpasar, Bali pada Senin (28/7/2025) kemarin.

Iftitah menjelaskan transmigrasi kini ada lewat Kerjasama Antar Daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian. Iftitah mencontohkan warga Jawa dapat jadi warga Sumatera kalau kedua pemdanya sepakat menekan KSAD.

“Regulasi mengharuskan demikian jadi ada permohonan. Bahkan, misalkan dari Sulawesi Barat, misalkan meminta dari satu daerah X di Jawa, satu daerah X di Sumatera, satu daerah X di Kalimantan, satu daerah X di Papua, itu bisa nanti kerjasama,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans).

Iftitah mencontohkan KSAD bisa dilakukan dengan melihat keahlian kelompok masyarakat tertentu.

“Misalkan, Pak Gubernur mendengar, wah di Papua Selatan ini bagus, cara menanamnya bagus, cara mengolah ikannya saya ingin ada ahli dari Papua Selatan. Itu nanti Pak Gubernur Sulawesi Barat bisa melakukan kerjasama antar daerah dengan Papua Selatan untuk meminta para ahli-ahli yang masyarakatnya sudah terbiasa dengan ikan dan pangan misalkan, untuk didatangkan ke kawasan transmigrasi yang ada di Sulawesi Barat,” lanjut Iftitah.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah juga menyebut KSAD sifatnya resiprokal demi kerjasama yang setara. Sehingga menurutnya, warga lokal tidak perlu khawatir menyangkut kehadiran transmigran.

“Seperti tadi saya sampaikan yang sudah melakukan kerjasama tahun ini, itu adalah antara dari Banten dengan Sulawesi Barat, itu ada tiga lokasi di Sulawesi Tengah, di Poso, di Polewali Mandar dengan di Sidrap. Tiga-tiganya ada di Sulawesi yang akan kedatang-kedatang, itu pun sekali lagi komposisinya 30 persen pendatang, 70 persnya tetap lokal,” ucap Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah.

Sebelumnya, warga mengadakan aksi unjuk rasa menolak program transmigrasi di Gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak pada Senin (21/7).

Mereka mengatasnamakan Aliansi Kalimantan Barat menuntut program pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kalbar segera disetop.