Gatot Nurmantyo Gaungkan “Adili Jokowi” Ucapkan Selamat ke Jokowi Atas Keberhasilannya Merusak Negeri

Papuaekspose.com – Dendam kesumat eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) nampaknya belum tuntas hingga pria yang tengah berpolemik tentang ijazahnya itu dipenjara.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dengan lantang menuduh Joko Widodo sebagai biang kerusakan bangsa. Tuduhan keras ini disampaikan dalam diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun pada Ahad, 7 September 2025.

Dalam perbincangannya Gatot Nurmantyo menyoroti kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang semakin sulit dengan gaya hidup mewah elite politik selama pemerintahan Jokowi, yang menurutnya telah memicu gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.

Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan kritik tajam terhadap warisan politik Jokowi, tetapi juga menyerukan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum atas dugaan pelanggaran selama masa kepemimpinannya.

Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa kerusakan bangsa yang ia maksud adalah akibat dari kesenjangan sosial yang kian lebar di bawah pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025 sebagai puncak kekecewaan rakyat terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang memburuk.

Menurutnya, rakyat yang hidup dalam kesulitan ekonomi harus menyaksikan elite politik yang bergelimang kemewahan, menciptakan ketimpangan yang memicu kemarahan publik.

“Keadaan ini adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang sulit dengan elite politik yang bermain mewah,” ujar Gatot, seraya secara sarkastik mengucapkan selamat kepada Jokowi atas “keberhasilannya” merusak negeri.

Mantan Panglima TNI ini menilai bahwa warisan pemerintahan Jokowi telah meninggalkan beban berat bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat kurang dari setahun.

Gelombang demonstrasi yang terjadi di awal kepemimpinan Prabowo, menurut Gatot, adalah akibat langsung dari kerusakan sistemik yang ditinggalkan rezim sebelumnya.

Ia menyebut bahwa kerusakan ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang dinilai korup dan tidak transparan, yang kini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan saat ini.

Gatot juga menyinggung soal moralitas kepemimpinan, di mana ia melihat adanya kegagalan dalam menjaga kepercayaan publik.

Ia menggambarkan situasi ini sebagai akumulasi kekecewaan rakyat yang telah lama terpendam, yang akhirnya meledak dalam aksi protes.

Pernyataannya ini mencerminkan pandangan bahwa pemerintahan Jokowi tidak hanya gagal mengatasi masalah rakyat, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-politik dengan gaya kepemimpinan yang dinilai elitis dan jauh dari realitas rakyat.

Dengan nada tegas, Gatot Nurmantyo menyerukan agar Jokowi segera diadili untuk memastikan tegaknya hukum dan keadilan.

Ia menegaskan bahwa pengadilan terhadap Jokowi bukanlah tindakan bermotif dendam, melainkan langkah untuk memberikan kepastian hukum kepada publik.

“Adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, justru kita memberikan kepastian hukum. Jika tidak salah, bersihkan namanya. Jika salah, hukum sesuai aturan,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan untuk transparansi dan akuntabilitas, yang menurut Gatot menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Menurut Gatot, pengadilan terhadap Jokowi akan menjadi langkah penting untuk mengungkap dugaan pelanggaran selama masa kepemimpinannya, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi, penyalahgunaan wewenang, atau keterlibatan dalam praktik korupsi.

Ia menilai bahwa tanpa proses hukum yang jelas, bayang-bayang kerusakan yang ditinggalkan Jokowi akan terus menghantui bangsa.

Proses ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi elite politik agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Seruan ini juga sejalan dengan pandangan KAMI, yang sejak awal berdirinya pada 2020 menyerukan reformasi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang adil.

Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pengadilan bukan hanya soal menghukum, tetapi juga tentang memberikan kejelasan kepada rakyat mengenai apa yang telah terjadi selama satu dekade pemerintahan Jokowi.

Ia berharap langkah ini dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki kerusakan sistemik yang telah terjadi.

Selain menyoroti Jokowi, Gatot Nurmantyo juga mengarahkan kritiknya kepada komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia meminta Presiden Prabowo untuk segera membersihkan kabinet dari unsur-unsur yang dianggap sebagai sisa-sisa peninggalan Jokowi, yang menurutnya menjadi penyebab kekacauan.

Gatot secara tegas menyebut bahwa kelompok yang masih setia kepada Jokowi dalam kabinet saat ini berkontribusi pada ketidakstabilan politik dan sosial yang tengah dihadapi pemerintahan baru.

Menurut Gatot Nurmantyo, keberadaan figur-figur yang terkait dengan rezim Jokowi di kabinet Prabowo menciptakan hambatan dalam mewujudkan perubahan yang dijanjikan selama kampanye.

Ia menilai bahwa unsur-unsur ini tidak hanya mempertahankan pola lama, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan Prabowo di mata publik.

“Prabowo harus berani mengambil langkah tegas untuk membersihkan kabinetnya dari mereka yang membuat kekacauan,” ujarnya.