Bahlil Lahadalia Sebut Keran Impor BBM Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan

Papuaekspose.com – Dalam acara Himpunan Pengusaha Muda-Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia negara hukum, ada aturan, dan ini bukan negara tanpa tuan.

Penegasan itu Bahlil Lahadalia ucapkan menyusul soal kekosongan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bakar umum (SPBU) swasta. Meski dirinya sudah mendapat informasi atas kekosongan BBM, sehingga ada yang minta kuota impor bahan bakar tambahan.

Menurut Bahlil Lahadalia, BBM merupakan cabang produksi yang dikuasai negara seperti diatur Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Kebijakan impor BBM tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena itu, dia meminta para pengusaha yang membuka bisnis di Indonesia menaati aturan yang ada.

“Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini enggak ada aturannya, monggo cari negara lain,” katanya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia pernah meminta pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk penyediaan stok bahan bakar minyak. Permintaan Bahlil ini menanggapi kekosongan stok BBM di SPBU milik swasta sebulan terakhir.

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan SPBU swasta sudah diberikan kuota impor 110 persen tahun ini dibandingkan 2024, sehingga ia membantah kabar pemerintah tidak memberikan pasokan BBM kepada swasta.

“Kalau masih ada kekurangan, kami minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 September 2025.

Bahlil Lahadalia mengatakan SPBU swasta bisa berkolaborasi dengan Pertamina untuk stok BBM. Ia mengatakan sudah membentuk tim untuk menangani kekurangan stok SPBU swasta. Namun ia belum menjawab apakah SPBU swasta tidak akan mendapatkan stok tambahan hingga akhir tahun.

Kementerian ESDM sedang menyusun mekanisme pembelian BBM oleh pengelola SPBU swasta melalui Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, langkah ini menjadi solusi atas kelangkaan BBM yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU milik swasta.

Laode menjelaskan, lewat mekanisme ini kekosongan stok di SPBU swasta akan disuplai langsung dari BBM milik Pertamina. Namun ia mengatakan skema ini masih dalam tahap pengkajian, terutama soal perbedaan spesifikasi aditif yang digunakan oleh masing-masing badan usaha.

“Kami akan minta data dari seluruh badan usaha seperti kebutuhannya berapa, masukannya seperti apa. Lalu akan kami olah lagi. Untuk permintaan data ini kami beri tenggat satu minggu,” ujar Laode setelah pertemuan dengan perwakilan SPBU swasta di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.