Presiden Prabowo Beri Arahan Khusus Audit Total PT TPL Hingga Permintaan Maaf Listrik Padam di Sumatra

Papuaekpose.com – Presiden Prabowo Subianto, mengeluarkan dua kebijakan penting yang mencerminkan fokus pemerintahannya terhadap penegakan hukum di sektor lingkungan dan percepatan pemulihan infrastruktur pasca-bencana. Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Audit Menyeluruh Izin Usaha PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)

Dalam upaya perbaikan tata kelola hutan nasional yang lebih baik, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk melaksanakan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Perintah khusus ini menyusul banyaknya persoalan dan protes publik yang muncul terkait pengelolaan izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dikuasai perusahaan tersebut.

Menhut Raja Juli membenarkan bahwa instruksi ini merupakan tindak lanjut langsung dari Presiden. Ia memastikan audit akan dilakukan dengan serius dan mendalam. Raja Juli berjanji akan menugaskan Wakil Menteri untuk fokus menangani pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh aspek operasional dan perizinan yang dimiliki PT TPL.

“Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total,” tegas Raja Juli di Istana Negara.

Audit yang dilakukan akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Raja Juli menekankan bahwa tidak ada toleransi jika ditemukan pelanggaran serius. Hasil audit tersebut akan menentukan apakah izin PT TPL akan dicabut secara permanen, atau jika hanya akan dilakukan rasionalisasi terhadap luas PBPH yang mereka kelola selama beberapa tahun terakhir. Penertiban perizinan kehutanan yang bermasalah ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah baru untuk memastikan praktik kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Tantangan Berat Pemulihan Listrik Pasca-Banjir di Sumatra

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di sebagian besar wilayah Sumatra yang masih terdampak pemadaman listrik akibat banjir besar. Beliau mengakui bahwa pasokan listrik belum sepenuhnya normal karena tantangan alam dan kerusakan infrastruktur yang parah.

Saat membuka Sidang Kabinet, Prabowo menjelaskan bahwa pemulihan jaringan listrik di sejumlah daerah terisolasi memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kondisi alam dan fisika di lapangan, menurutnya, membatasi kecepatan pemulihan.

“Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2, 3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” jelasnya, merujuk pada perlunya waktu hingga beberapa bulan agar aktivitas masyarakat di beberapa wilayah pulih total.

Presiden menekankan bahwa proses normalisasi jaringan listrik dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas. Ia menyoroti bahaya besar kabel listrik yang masih terendam banjir, yang dapat mengakibatkan korban jiwa jika penanganannya ceroboh.

Presiden Prabowo mengapresiasi tinggi dedikasi petugas dari Kementerian PUPR dan PT PLN (Persero) yang telah bekerja tanpa lelah di lokasi bencana selama lebih dari sepekan. Presiden memastikan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan perbaikan, sembari memastikan seluruh proses dilakukan di bawah standar keselamatan yang ketat, sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat terdampak dan petugas lapangan. Hal ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap kesulitan teknis yang dihadapi di lapangan.