Prabowo Murka Terima Laporan TNI-Polri Bekingi Tambang Ilegal, Ancam Pejabat Tak Main-Main

Papuaekspose.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi keras kepada petinggi militer dan kepolisian terkait penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA). Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025), Prabowo memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggotanya yang terbukti terlibat pelanggaran.

Arahan Tegas: Sikat Oknum Beking Ilegal

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan mengenai adanya oknum di jajaran TNI dan Polri yang menjadi beking penyelundupan dan aktivitas tambang ilegal. Prabowo memastikan pemerintahannya tidak akan pandang bulu dalam menindak mereka yang menjadi pelindung praktik ilegal tersebut.

“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat,” ujar Prabowo, sambil menambahkan bahwa instansi lain juga disinyalir terlibat.

RI 1 mengingatkan Panglima dan Kapolri untuk serius membersihkan institusi masing-masing. Menurut Prabowo, berbagai praktik pelanggaran hukum ini, seperti perambahan hutan, penambangan ilegal, hingga penyelundupan SDA ke luar negeri, telah merugikan negara secara signifikan.

Laporan Penanganan Bencana di Sumatra

Di luar isu penindakan ilegal, Sidang Kabinet juga menerima laporan detail mengenai pengerahan personel dan logistik dalam penanganan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra (Aceh, Sumut, dan Sumbar).

Dukungan TNI 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan total personel TNI yang dikerahkan mencapai 35.477 orang, terdiri dari prajurit TNI AD, AL, AU, dan Satgas Kesehatan.

• Personel: TNI AD (28.319), TNI AL (4.589), TNI AU (2.569), dan Satgas Kesehatan (321).
• Dukungan Logistik: TNI mengerahkan 82 unit alutsista, termasuk 20 KRI, pesawat, dan helikopter, untuk menjangkau daerah sulit akses.
• Distribusi Bantuan: Total bantuan logistik yang didistribusikan dari Lanud Halim Perdanakusuma ke tiga wilayah terdampak mencapai 495 ton. Pengiriman dilakukan melalui airdrop (udara) dan airlanded ke wilayah terpencil seperti Blankejeren dan Rembele.

Dukungan Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan pengerahan 10.999 personel Polri di wilayah terdampak. Polri juga menyiapkan tim khusus, termasuk tim DVI (Identifikasi Korban Bencana) untuk penanganan jenazah, serta tim trauma healing.

• Operasional: Polri memperkuat dukungan melalui pasukan Brimob, sarana transportasi, serta pengerahan unit K9 dan pesawat udara, yang siap digeser sesuai kebutuhan di Aceh, Sumut, atau Sumbar.
• Layanan Kesehatan: Polri telah mendirikan puluhan posko pengungsian, logistik, dan kesehatan, melayani total 24.439 korban. Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan DVI terhadap 1.015 korban bencana.

Laporan ini menegaskan keseriusan kedua institusi dalam menjalankan misi kemanusiaan di tengah tuntutan penegakan hukum internal yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo.