Papuaekspose, – Ratusan nasabah apartemen Puri City mulai putus asa terkait pembelian apartemen yang dibangun sejak tahun 2018 hingga kini tanpa adanya kejelasan. Demikian hal itu diutarakan Hufron, SH selaku kuasa hukum 112 orang nasabah apartemen Puri City.

“Saya mendampingi para korban melapor ke Polda Jawa Timur, terkait pembelian apartemen yang tanpa kejelasan. Mereka menuntut agar direksi PT MBC selaku perusahaan yang menaungi apartemen Puri City ini mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Hufron. Kamis (6/7/2023).

Polda Jatim sudah menerima laporan pihaknya dan sudah dibuatkan surat laporan nomor LP/B/394/VI/2023/SPKT/Polda Jawa Timur.

“Kita melaporkan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang ke SPKT Polda Jatim,” terang Hufron.

“Para korban sudah melapor ke Polda Jatim. Insya Allah sudah tinggal di proses ke tahapan penyelidikan. Semua bukti dan saksi sudah kita serahkan,” sambungnya.

Ia menerangkan, para nasabah pembeli unit apartemen Puri City di jalan Soekarno Hatta MERR Kota Surabaya ini sudah berkali-kali meminta agar jajaran direksi melakukan serah terima unit. Akan tetapi sampai tahun 2019 unit belum ada dan tidak ada kelanjutan pembangunan.

Parahnya lagi, kata dia sampai 26 Juni 2023 belum ada serah terima. Jadi agar ada kepastian hukum kami melapor ke Polda Jatim, sebab somasi atau teguran yang diberikan tidak pernah digubris.

Menurut Hufron, Ec Dra Ninik Yuniarsih sebagai pelapor yang mewakili 112 nasabah yang lain sangat dirugikan dengan nilai Rp 27,9 miliar. Kemudian pelapor menuntut agar direksi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena diduga melakukan janji-janji, tipu muslihat.

“Semestinya pada 24 September 2021 pelapor sudah menerima unit, tapi ternyata sampai sekarang tidak kunjung serah terima. Tentu hal ini ada dugaan kuat pihak direksi akan mengalihkan aset-aset dan bukan bertujuan untuk kelanjutan pembangunan apartemen tersebut,” ungkapnya.

“Ternyata dana nasabah tidak digunakan untuk membangun. Untuk itu, saya mengadvokasi para korban, agar Polda Jatim menindaklanjuti laporan ini dan segera mendalami apakah laporan ini ada unsur penipuan dan penggelapan serta tindak pidana pencucian uang,” tambahnya.

Sementara berdasarkan informasi dari beberapa pihak, sampai saat ini pembangunan masih 45-50 persen, dan tidak ada tindak lanjut sama sekali.

Korban Ninik Yuniarsih dari perwakilan korban mengatakan dirinya secara pribadi dirugikan sebesar Rp 778 juta. Dan sudah membayar lunas, namun sampai saat ini belum ada penyerahan unit dari pihak pengelola.

“Saya tertarik membeli karena tempatnya strategis, dekat jalan tol, dekat sentra kuliner. Saya sudah membayar lunas Rp 778 juta sejak tahun 2019, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan terkait unit yang saya beli,” kata Ninik.