Bambang Haryo Soekartono Minta Pemerintah Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Papuaekspose.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diminta ditinjau ulang pemanfaatannya oleh Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS).

Bambang Haryo Soekartono mendorong hal itu demi memastikan apakah IKN bisa menjadi pusat pemerintahan untuk bisa menggantikan Jakarta.

Menurutnya saat ini, Jakarta sebagai ibu kota negara juga merupakan pusat pemerintahan, yang setiap harinya menjadi lokasi aktivitas 10 juta penduduk dari seluruh Pulau Jawa. Angka itu terdiri sekitar 3,5 juta penduduk Bodetabek per hari plus seluruh penduduk Pulau jawa dari berbagai kota mencapai 7 juta per hari.

“Mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi (ke Jakarta) apa pun, dan bahkan dengan jalan kaki, seperti halnya juga naik sepeda, naik becak, naik kuda, sepeda motor, mobil kereta dan lain-lain dari berbagai kabupaten kota di seluruh Pulau Jawa,” ucap Bambang Haryo Soekartono (BHS), Senin (11/8/2025).

Bambang Haryo Soekartono menyoroti, apabila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN, masyarakat yang berkepentingan termasuk semua perusahaan besar wajib pindah ke IKN. Tidak terkecuali dengan DPR wajib pindah ke IKN.

Apabila dianggap yang berkepentingan di IKN hanya 2 juta penduduk, sambung dia, maka hanya transportasi udara dan laut yang efektif. Pun sarana transportasi udara tarif ke IKN terbilang mahal. Anggap saja biaya tiket Rp 1,5 juta per orang maka dibutuhkan alokasi sekitar Rp 3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi menuju IKN.

“Dan bila pulang pergi akan menjadi Rp 6 triliun setiap harinya belum lagi akomodasi perharinya dianggap 1 juta rupiah per orang berarti total untuk 2 juta orang yang ke IKN akan bertambah sebesar Rp 2 triliun rupiah per harinya untuk akomodasi. Sehingga total kebutuhan biaya untuk menuju Ibu kota Negara dan pusat pemerintahan di IKN akan menjadi Rp 8 triliun per harinya dan untuk satu tahun rakyat akan dikorbankan atau harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.920 triliun,” kata Bambang Haryo Soekartono.

Anggota Fraksi Gerindra DPR itu menyebut, hal itu menjadi beban dan pengorbanan rakyat apabila benar ibu kota negara dan pusat pemerintahan dari Jakarta dipindah ke IKN. Sehingga masyarakat Jakarta dan sekitarnya membutuhkan biaya transportasi besar untuk berkegiatan di IKN.

“Belum lagi jika 2 juta penduduk yang akan menuju IKN ini akan menggunakan transportasi udara. Bila asumsi total semua pesawat yang ada di Indonesia yang saat ini beroperasi sebanyak 450 pesawat dengan kapasitas 200 penumpang, maka jika semua pesawat dipindahkan ke jalur Pulau Jawa ke IKN saja hanya dapat menampung 90 ribu penumpang setiap rate,” kata BHS.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra itu menyoroti Bandara Sultan Aji di Kota Balikpapan, yang kapasitasnya terbatas. Jika semua penduduk dari Sumatra, Jawa, Sulawesi, Bali, NTT, dan lainnya ingin berkegiatan di IKN secara bersama-sama, transportasi apa yang sanggung menganggakut sekaligus?.

Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah sekarang jangan mempersulit rakyat Indonesia dengan kebijakan pembangunan IKN yang merupakan beban pemerintahan periode yang lalu.

“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini, agar rakyat tidak dikorbankan demi untuk kepentingan pembangunan IKN,” ucap pria yang akrab disapa BHS ini.