Bupati Kabupaten Puncak Minta Mahasiswa Puncak se-Indonesia Klarifikasi Atas Pernyataan Mosi Tidak Percaya

Papuaekspose.com – Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah Elvis Tabuni menyayangkan pernyataan mosi tidak percaya yang disampaikan mahasiswa Puncak se-Indonesia terhadap Pemda dan DPRD.

Menurut Bupati Kabupaten Puncak, mahasiswa seharusnya melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum membuat statement dan mosi tidak percaya kepada Pemda dan DPRD, karena Pemerintah Kabupaten Puncak sudah memberikan perhatian untuk penanganan para pengungsi.

Elvis meminta mahasiswa mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang dianggap tidak sesuai fakta.

“Sebagai Bupati Kabupaten Puncak, kami akan panggil mereka dan meminta untuk diklarifikasikan segera pernyataan mereka, karena Pemda dan DPRD saat ini sedang bekerja untuk menangani bencana non alam ini,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui ratusan warga dari tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yakni Distrik Sinak Barat, Bina, dan Pogoma, dilaporkan mengungsi ke Distrik Sinak sejak 17 Mei 2025.

Pengungsian ini diduga dipicu oleh rasa takut warga terhadap kehadiran aparat TNI yang ditempatkan di wilayah mereka.

Pemerintah Kabupaten Puncak pun sampai menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam guna merespons situasi tersebut.

“Tidak ada korban jiwa, tetapi warga mengalami ketakutan karena kehadiran aparat, sehingga memilih untuk mengungsi,” kata Bupati Kabupaten Puncak Elvis Tabuni dalam konferensi pers di Kota Jayapura, Jumat (23/5/2025).

Penetapan status tanggap darurat ini dituangkan dalam SK Bupati Puncak Nomor: 300.2.1/68/Tahun 2025. Masa tanggap darurat akan berlangsung selama 14 hari, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Bupati Kabupaten Puncak menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendata jumlah pengungsi serta menyalurkan bantuan logistik, termasuk bahan makanan dan pakaian.

“Kami tidak tinggal diam. Pemda dan DPRD sudah bekerja siapkan pesawat untuk angkut bahan makanan dan pakaian kepada pengungsi, dan saat ini sedang berjalan penanganannya,” ungkapnya.

Menurut dia, aparat TNI yang hadir di tiga distrik tersebut merupakan bagian dari operasi pusat.

Oleh karena itu, Pemda Puncak terus melakukan koordinasi dengan Pangdam, Dandim, dan Kapolres untuk mencari solusi terbaik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Thomas Tabuni, membantah tudingan bahwa DPRD hanya menghamburkan uang.

“Saya baru dilantik satu bulan. Kami langsung menemui masyarakat, kami punya laporan lengkap,” ujarnya.

Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal menambahkan bahwa kritik terhadap sikap mahasiswa yang dinilai kurang bijak.

“Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harusnya datang dan bertemu dengan pemerintah daerah, tanyakan perkembangan penanganan pengungsi. Jangan memberikan pernyataan yang keliru dan gaduh, karena Pemda sudah bekerja optimal untuk masyarakat,” ucapnya.