Dirut PT PLN dan Dirjen Ketenagalistrikan Kena Semprot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Papuaekspose.com – Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu mendapat teguran keras dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Teguran itu gegara data desa yang belum teraliri listrik antara milik kementerian dan PLN tidak sinkron. Data Kementerian ESDM menyebut ada sekitar 5.600 desa yang belum mendapatkan fasilitas sambungan listrik. Sedangkan data PLN hampir dua kali lipat atau sebanyak 10 ribu desa.

“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” kata Bahlil.

Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa dia memahami jika jajaran direksi PLN masih banyak yang baru setelah proses perombakan pada Rabu, 18 Juni 2025 lalu. Namun, dia menyayangkan lantaran Direktur Utama PLN masih sama, yaitu Darmawan Prasodjo, sehingga datanya seharusnya bisa diselaraskan.

“Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data ini mungkin yang up to date (terkini), sayangnya tidak dilaporkan,” ucap Bahlil.

Kendati datanya tidak sama, Bahlil menekankan bahwa daerah yang belum teraliri listrik menjadi fokus pemerintah. Dia mengungkapkan, apabila pembangunan infrastruktur listrik sulit untuk direalisasikan di daerah-daerah tersebut, maka pemerintah akan mendorong implementasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya, kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,” ujar Bahlil.

Bahlil Lahadalia pun berencana akan segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan PLTS. Dia menyebut anggaran untuk membangun fasilitas listrik itu nantinya akan melalui Kementerian ESDM.

“Nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by-design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” kata Menteri ESDM.