DPRD Mimika Adakan RDP Terkait Realisasi APBD 2023 Hadirkan Kepala BPKAD dan Bapenda

Papuaekspose.com, – DPRD Mimika melalui Komisi B mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai perkembangan terkini realisasi anggaran APBD 2023. RDP itu dihadiri Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jania Basir dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Drs. Dwi Cholifah.

RDP berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRD Mimika, Papua Tengah Jum’at (20/10/2023) dipimpin Ketua Komisi B, Muhammad Nurman S Karupukaro, dihadiri Sekretaris Komisi B, Rizal Pata’dan, ST, dan Anggota Komisi B lainnya, yakni Lexy David Linturan, Tanzil Azharie, SE, Merry Pongutan dan Samuel Bunai.

Plt BPKAD Mimika, Jania Basir dalam kesempatan itu mengungkapkan, hingga saat ini capaian realisasi APBD Mimika tahun 2023 baru terealisasi sekitar 47 persen.

“Saya yakin tahun ini penyerapan tidak akan bisa mencapai 100 persen. Untuk di Tata Pemerintahan Daerah saja penyerapannya masih nol persen karena belum ada penagihan, sedangkan untuk pembangunan atau fisik sudah mencapai 13 persen,” ungkap Kepala BPKAD Jania Basir.

Sementara itu, progres Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika yang dibeberkan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah yang menyebutkan, realisasi PAD Mimika hingga kini mencapai Rp 4,3 Triliun dari APBD Induk tahun 2023 seniliai Rp 5,1 Triliun.

“Ini kita hitung APBD induk saja karena perubahan belum dievaluasi. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dari target Rp 1,9 triliun realisasinya Rp1,5 triliun jadi sudah masuk 82 persen,” beber Dwi Cholifah.

Sekretaris Komisi B, Rizal Pata’dan mengatakan, APBD Induk Rp5 triliun ditambah perubahan Rp 2,1 triliun. Dana yang begitu besar harus dihabiskan dalam waktu 50 hari tersisa sangat diragukan.

Sehingga penting adanya ketegasan dan komitmen para kepala OPD, untuk bisa maksimal dalam pencapaian realisasi program paling tidak 95 persen.

“Pimpinan OPD harus bisa memberikan teguran atau menyurat, agar bisa realisasi programnya bisa mencpai 95 persen lah sebelum tutup tahun anggaran. Terutama kegiatan fisik di OPD harus segera dilaksanakan, apalagi saat ini APBD Perubahan sejak disahkan di DPRD belum dilaksanakan,” ujar Rizal Pata’dan.