Dr Filep Wamafma Sebut Indikasi Praktik Politik Kotor Mencederai Proses Demokrasi di Papua

Papuaekspose.com – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025 lalu dinilai masih mengandung berbagai indikasi praktik politik kotor mencederai proses demokrasi di Papua. Demikian dikatakan Senator atau Anggota DPD RI dari Papua Barat Dr Filep Wamafma.

Dr Filep Wamafma mengkritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua. Dia menegaskan proses penghitungan suara pasca PSU harus berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Selain itu Dr Filep Wamafma juga menyoroti dugaan pengerahan “partai cokelat” yang dinilai dapat memengaruhi kemurnian suara rakyat.

“Demokrasi akan runtuh jika lembaga yang seharusnya menjaga netralitas justru ikut terlibat dalam permainan politik,” ujar politikus yang berasal dari wilayah adat Saireri tersebut pada Kamis (14/8/2025).

Senator Dr Filep Wamafma juga mengkritik tajam fenomena politik oligarki yang makin menguat, di mana kelompok-kelompok tertentu, termasuk para donator dan pengusaha diduga mendanai proses politik dengan tujuan menguasai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua.

“Jika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan memperkaya segelintir orang maka demokrasi kita telah berubah menjadi alat feodalisme modern,” ujar senator kelahiran Biak tersebut.

Senator Dr Filep Wamafma menambahkan politik feodalisme dan perebutan kekuasaan yang melibatkan elite-elite tertentu telah menciptakan situasi di mana banyak pihak berlomba-lomba menguasai Provinsi Papua dengan berbagai cara, termasuk melalui manuver politik yang merusak kepercayaan publik.

Filep menegaskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua harus menjadi momentum untuk memulihkan integritas demokrasi.

“Biarkan setiap tahapan PSU ini, rakyat menentukan secara bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa transaksi politik yang menggadaikan masa depan daerah. Rakyat menunggu dan melihat transparansi KPU, tetapi juga memantau setiap stake holder yang terlibat,” tegas Senator Dr. Filep Wamafma.

Pada bagain akhir, Dr Filep Wamafma mengajak Masyarakat Papua, baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga kemurnian demokrasi di Papua.

Dia mengingatkan pemilihan kepala daerah bukan sekadar kontestasi politik, tetapi penentu arah pembangunan dan masa depan rakyat Papua yang harus dijaga dari kepentingan sempit kelompok tertentu.