Gibran Rakabuming Raka Sebut IKN Dibangun di Tengah Hutan dan Membabat Hutan Hanyalah Hoaks

Papuaekspose.com – Awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) banyak hoaks pernah terjadi. Pemerintah pernah disebut akan membangun IKN di tengah hutan dan pembangunan istana itu akan membabat hutan. Demikian dikatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pidatonya pada Green Impact Festival 2025, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Juli 2025 di pantau YouTube Wakil Sekretariat Presiden.

Padahal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan, sebelum ada pembangunan IKN, sudah ada pembabatan hutan. Pembabatan hutan dilakukan enam sampai tujuh tahun sekali.

“Di sana itu ada hutan produksi eukaliptus yang memang setiap 6-7 tahun itu memang dipotong,” kata Gibran.

Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah berkomitmen mengembalikan kawasan IKN menjadi hutan alami. Putra sulung manta presiden Joko Widodo ini mengatakan pemerintah akan membuat hutan IKN lebih heterogen. Pemerintah akan menghadirkan pohon-pohon endemik asli Kalimantan.

“Ada pohon ulin, meranti, lalu ada pohon tengkawang. Jadi ini apa yang sudah dilakukan saya kira sudah on track,” kata Gibran.

Gibran juga berbicara kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Tantangan itu seperti ancaman pemanasan global, kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut.

Giban sendiri meyakini pemerintah Indonesia bisa menghadapi tantangan global itu. Ketahanan ekonomi Indonesia sudah terbukti kuat saat menghadapi krisis seperti pandemi Covid-19.

Saat ini, Gibran Rakabuming Raka mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,7 sampai 4,8 persen di kuartal pertama 2025. Inflasinya terkendali di angka 1,8 persen secara tahunan (year-on-year).

“Pekerjaan rumah sekarang adalah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dengan menambah nilai tambah di dalam negeri,” kata dia.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal sudah memberi sinyal bahwa realisasi pemindahan ibu kota negara masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi.

Ketidakpastjan jadwal semakin tak pasti setelah pemerintah mengurangi alokasi dana pembangunan IKN sebesar Rp 1,15 triliun pada tahun anggaran 2025. Pengurangan dana tersebut bakal memperlambat laju pembangunan infrastruktur kantor pemerintah dan berbagai fasilitas di sana.

Di tengah pengurangan dana itu, NasDem mengusulkan adanya moratorium pembangunan IKN. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, moratorium dilakukan bila pemerintah belum bisa menetapkan IKN sebagai ibu kota negara dengan mengeluarkan keputusan presiden (keppres).

“Moratorium itu dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025, sebagaimana disiarkan via kanal YouTube NasDem.