Papuaekspose.com – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin banyak diminati oleh masyarakat sebagai digitalisasi sistem pembayaran. Demikian diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, juga menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai termasuk yang tercepat dalam implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

“Provinsi DIY salah satu pelopor untuk digitalisasi QRIS, termasuk yang tercepat,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry dalam acara pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI DIY di Kantor BI DIY, Jumat (16/5).

Perry menambahkan, dengan sistem QRIS dan BI-FAST, para pelaku usaha di DIY kini dapat menerima pembayaran secara langsung tanpa jeda dua hari, bahkan untuk transaksi di bawah Rp250 ribu tidak dikenakan biaya.

“Banyak daerah, tukang ngamen aja, tukang mie godok, muter-muter aja pakai QRIS. Dibayar duit nggak mau, lebih suka dibayar QRIS daripada duit. Itu cepat sekali, termasuk DIY ini sangat-sangat jelas dengan QRIS,” ujarnya.

Baca Juga:
AHY Sukses Gelar ICI 2025 di JCC Senayan, Presiden Prabowo Subianto : Saya Tidak Salah Pilih Menko Infrastruktur
Luhut Binsar Pandjaitan Akui Pelaksanaan Program MBG Banyak Kekurangan, Tahun Depan Tambah Anggaran Rp300 Triliun
Wamendagri Ribka Haluk Angkat Tangan Jika Provinsi Papua Harus Menjalani PSU Jilid Dua

Selain digitalisasi, Gubernur Bank Indonesia Perry juga menyebut DIY berhasil dalam upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan. Menurutnya, Pemerintah Daerah DIY telah sejak awal aktif mendukung pengendalian harga, khususnya harga kebutuhan pokok.

“DIY sebagai pelopor pengendalian inflasi. Pada tahun-tahun awal, Ngarsa Dalem (Gubernur DIY) mendukung kami mengendalikan harga-harga, khususnya harga pangan di berbagai daerah. Karena beliau paham betul, rakyat tidak akan sejahtera kalau harga-harga tidak terkendali, apalagi harga pangan,” kata Perry.

Gubernur Bank Indonesia juga menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan menjadi instruksi utama dari pemerintah daerah DIY guna menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kepada Kepala BI DIY yang baru, Perry memberikan tiga instruksi utama: pengendalian inflasi, penguatan ekonomi rakyat, dan percepatan digitalisasi.

“Instruksinya jelas. Nomor satu, kendalikan inflasi, terutama inflasi pangan di DIY, supaya rakyat DIY sejahtera. Nomor dua, ekonomi rakyat. Karena DIY adalah sumber ekonominya ekonomi rakyat, ekonomi UMKM, perlu dimajukan,” ujarnya.

“Nomor tiga adalah digitalisasi. Sekali lagi, provinsi DIY salah satu pelopor untuk digitalisasi QRIS, termasuk yang tercepat,” tambah Perry.