Gubernur Papua Tengah Usulkan Pembentukan 8 Kabupaten Baru

Papuaekspose.com – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengusulkan adanya pemekaran 8 kabupaten baru di Provinsi Papua Tengah. Bukan sekadar rencana administratif, tapi sebuah gerakan nyata untuk mendekatkan negara kepada rakyatnya yang selama ini seolah jauh dari jangkauan pelayanan pemerintah.

Delapan wilayah yang diusulkan menjadi kabupaten baru adalah:

1. Kabupaten Lembah Beoga
2. Kabupaten Douwa
3. Kabupaten Amungsa
4. Kabupaten Paniai Barat
5. Kabupaten Mapia
6. Kabupaten Duma
7. Kabupaten Yamo
8. Kabupaten Madi

Wilayah-wilayah ini saat ini masih bergantung pada kabupaten induk seperti Paniai, Nabire, Intan Jaya, dan Deiyai kabupaten yang wilayahnya sangat luas, dengan akses yang amat sulit, bahkan ada yang harus ditempuh berhari-hari dengan berjalan kaki.

Gubernur Papua Tengah punya alasan yang tak bisa dibantah. Pemekaran ini bukan ambisi, melainkan panggilan hati.

Berikut ini alasannya:

Warga di pedalaman harus menempuh perjalanan panjang, bahkan mendaki gunung dan menyeberangi sungai hanya untuk mengurus administrasi atau berobat.

Papua bukan satu. Ia adalah rumah dari ratusan suku, bahasa, dan adat istiadat. Wilayah seperti Amungsa dan Yamo punya identitas kuat yang sering tak terwakili.

Dengan pemekaran, masyarakat bisa menjaga budayanya dengan lebih mandiri dan terhormat.

Kabupaten kecil memungkinkan pemerintah fokus membangun wilayah dengan pendekatan yang sesuai.

Bukan hanya kota, tapi kampung, lembah, dan dusun terpencil akan lebih diperhatikan.

Sementara sebagian besar anggota DPR Papua Tengah menyambut hangat usulan ini. Mereka menilai, jika dijalankan dengan perencanaan yang baik, pemekaran ini bisa menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan.

Namun, mereka juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru. Infrastruktur dasar, tenaga ASN, serta anggaran yang memadai harus disiapkan. Jangan sampai pemekaran yang niatnya baik justru menambah beban.

Usulan ini adalah langkah berani. Langkah untuk membuktikan bahwa orang Papua juga pantas mendapatkan pelayanan terbaik dari negerinya sendiri.

Bahwa keadilan sosial tidak boleh hanya dinikmati di kota besar, tapi juga di lembah-lembah sunyi dan kampung-kampung yang jauh dari pusat.

Kini, semua mata tertuju pada pemerintah pusat. Akankah Jakarta mendengar suara hati dari Tanah Papua? Ataukah harapan ini kembali tenggelam dalam tumpukan berkas birokrasi?

Satu hal yang pasti: rakyat Papua Tengah sedang menanti. Mereka ingin merasakan negara hadir, bukan hanya lewat pidato, tapi lewat nyata dalam bentuk sekolah, rumah sakit, dan jalan yang bisa mereka lewati tanpa rasa takut.