Papuaekspose.com – Direktur LBH Papua Emanuel Gobay mendesak Pemerintah segera menyediakan posko pengungsi di Intan Jaya pasca konflik bersenjata antara pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisas Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

Pihaknya merinci jumlah pengungsi itu diperkirakan sekitar ratusan orang. Oleh karena itu, mereka mengimbau agar ada penanganan serius dari Palang Merah Indonesia (PMI), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

Emanuel mengatakan pihaknya akan menggunakan kewenangan sesuai aturan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM.

“Sehubungan dengan jumlah masyarakat sipil yang menjadi pengungsi sendiri jumlahnya berbeda antara jumlah yang disebutkan oleh aktivis dan TNI-Polri,” ujar Direktur LBH Papua Emanuel Gobay melalui keterangan tertulis pada Jumat, 26 Januari 2024.

”MTQ

“Dalam rangka memenuhi HAM bagi masyarakat sipil, LBH Papua menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai ketentuan ‘Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia’” sambungnya.