Papuaekspose.com – Ketua Kadin Provinsi Papua Ronald Antonio Bonai angkat bicara perihal kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Menurutnya kebijakan tersebut dapat mengancam eksistensi usaha di bidang hiburan.

Meskipun maksud pemerintah baik akan tetapi Ketua Kadin Provinsi Papua ini menilai kenaikan pajak tersebut bisa membuat kegalauan bagi para pelaku usaha. Bahkan nantinya, menurut Ronald, kenaikan pajak tersebut bisa berdampak sangat besar bagi para karyawan, salah satunya yakni pemutusan hubungan kerja atau PHK.

“Dengan nantinya kenaikan pajak (hiburan) sampai 75 persen, ya pastinya bebannya ke pemilik usaha karena mereka merasa ini yang terbebani kan,” kata Ronald di Jayapura, Rabu (17/1) siang.

Ketua Kadin Provinsi Papua Ronald Antonio Bonai berharap Pemerintah Pusat meninjau kembali kebijakan menaikan nilai pajak yang cukup besar, karena sangat memberatkan para pelaku usaha.

”MTQ

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan segala kemungkinan dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan di daerah.

“Apalagi yang baru bangkit setelah pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.