Papuaekspose.com – Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra tidak membenarkan aksi anarkis apapun itu yang terjadi diwilayah hukumnya, terlebih aksi yang terjadi di Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Mimika, pada Jumat (8/3) sekitar pukul 21.00 WIT.

Diketahui aksi anarkis itu terjadi saat rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang gaduh dan diserang massa di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Gedung Eme Neme Yauware yang menjadi lokasi rapat KPU Mimika itu rusak karena dilempari batu.

“Penyerangan tersebut dipicu penolakan massa terhadap hasil rekapitulasi suara. Aksi anarkis ini diduga dipicu oleh ketidakpuasan massa yang kemungkinan berasal dari salah satu calon legislatif terkait proses rekapitulasi penghitungan suara pada pleno tingkat kabupaten,” kata Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra dalam keterangannya, Minggu (10/3/2024).

Gede Putra menjelaskan, massa sampai menerobos gerbang Gedung Eme Neme Yauware. Mereka memaksa masuk ke dalam gedung yang dijaga aparat keamanan.

Baca Juga:
Blending BBM Disebut Menteri ESDM Diperbolehkan Asal Kualitas dan Speknya Sama
Kepala Daerah Diminta Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo, Begini Pesan Wapres Gibran
Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 Kejar 6 Napi yang Melarikan Diri dari Lapas Kelas IIB Wamena

“Sekitar 70 orang massa melakukan aksi anarkis dengan melempari batu dan menerobos pintu gerbang Gedung Eme Neme Yauware,” tuturnya.

Dia melanjutkan, massa melempari gedung menggunakan batu. Pintu gedung turut dirusak massa.

“Aparat keamanan dengan sigap merespons situasi tersebut dan berhasil menghentikan aksi massa setelah setengah jam berlalu,” ujar Gede Putra.

Gede Putra tidak merinci adanya korban luka dalam penyerangan tersebut. Namun dia menegaskan situasi kondusif setelah massa membubarkan diri.

“Aparat keamanan terus berjaga serta berpatroli di titik-titik rawan untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi serupa di tempat lain,” ucapnya.

Gede Putra memastikan pihaknya akan tetap mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu. Persoalan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait.

“Agar situasi ini dapat diselesaikan melalui pembicaraan, sehingga tidak terulang lagi aksi-aksi yang dapat mengganggu proses pemilihan umum yang sedang berlangsung,” tegasnya.