Kelapa Sawit Papua Bakal Didorong Jadi Bahan Baku Energi Alternatif

Papuaekspose.com – Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan kelapa sawit Papua sebagai bahan baku energi alternatif guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil berbasis hidrokarbon. Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pembekalan kepada enam gubernur dan 42 bupati se-Papua, bersama jajaran Kabinet Merah Putih serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program nasional yang berorientasi pada kemandirian energi dan pangan.

Prabowo menilai Papua memiliki potensi lahan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan sebagai kawasan produksi bahan bakar minyak (BBM) berbasis kelapa sawit. Selain sawit, Presiden juga mendorong penanaman tebu dan singkong sebagai bahan baku etanol yang dapat digunakan sebagai campuran atau pengganti BBM konvensional.

“Ke depan, Papua harus mampu menghasilkan energi sendiri, termasuk BBM dari kelapa sawit. Kita ingin daerah-daerah memiliki kemandirian, tidak selalu bergantung pada pasokan dari luar,” ujar Prabowo dalam arahannya.

Ia menargetkan program pengembangan energi alternatif tersebut dapat berjalan dalam kurun waktu lima tahun, sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi nasional. Menurut Prabowo, ketergantungan terhadap impor BBM selama ini telah membebani keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Prabowo menyebutkan Indonesia setiap tahun mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk impor BBM. Dengan optimalisasi bioenergi berbasis sawit, singkong, dan tebu, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air, pemerintah memperkirakan potensi penghematan anggaran dapat mencapai Rp 520 triliun per tahun.

Penghematan tersebut, lanjut Prabowo, dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan daerah. Ia bahkan menyebutkan jika efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp 500 triliun, maka setiap kabupaten berpotensi memperoleh tambahan alokasi pembangunan hingga Rp 1 triliun. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar mulai menghentikan impor solar secara bertahap mulai tahun depan. Presiden menargetkan dalam waktu empat tahun, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bensin dan mampu memenuhi kebutuhan energi secara mandiri melalui produksi dalam negeri.

Prabowo menegaskan kebijakan ini tidak bisa terwujud secara instan, namun harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Ia optimistis, dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat di sektor energi.