Kementerian Hak Asasi Manusia Dukung Kebijakan Barak Militer Dedi Mulyadi

Papuaekspose.com – Kebijakan siswa nakal dibina di barak militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat dukungan penuh dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan demi pembinaan mental dan karakter yang sudah dilaksanakan pada tahap pertama dan dinyatakan berhasil.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, sebut sejauh ini tidak pelanggaran tindakan kekerasan dalam pembinaan siswa nakal di barak militer, tentu didukung demi pendidikan karakter dan mental.

“Nggak ada pelanggaran HAM selama pembinaan dan pendidikan karakter dan mental siswa nakal di barak militer pada tahap pertama. Terbukti tidak ada tindakan kekerasan pada proses pendidikan berlangsung di barak militer,” kata Pigai, Rabu (21/5/2025).

Pada tahap pertama, lanjut dia, berhasil dilaksanakan dimana ada perubahan mental dan karakter siswa nakal sesudah dibina dalam beberapa minggu di barak militer.

“Kementerian Hak Asasi Manusia sudah mengingatkan sejak awal terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut,” kata dia.

Pigai menegaskan, pendidikan karakter, pendidikan disiplin dan pendidikan pertanggungjawaban tidak mengandung unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia.

Terbukti gelombang pertama pendidikan dan pembentukan karakter siswa nakal berhasil dilaksanakan tanpa ada tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dari siswa dan siswi tersebut.

“Dan pendidikan ini terus dilanjutkan demi generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki mental yang baik,” kata dia.

Sejak awal Kementerian Hak Asasi Manusia mendukung kebijakan anak nakal dibina di barak militer demi masa depan generasi muda yang memiliki disiplin, berkarakter dan mental yang baik.

“Hal ini juga diberitakan Kompas.com dan sejumlah media di Indonesia terkait pandangan Kementerian HAM berkaitan dengan kebijakan tersebut. Baca saja di media Kompas.com dan media lainnya,” jelasnya.