Papuaekspose.com – Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin menyebut tingkat kemiskinan di Ibu Kota mengalami peningkatan pada Maret 2025. Persentase penduduk miskin mencapai 4,28 persen, naik 0,14 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 464,87 ribu orang. Naik sekitar 15.800 orang dibandingkan enam bulan sebelumnya,” kata Kepala BPS DKI Jakarta. Jumat (25/7/2025).

Meski begitu, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), persentase kemiskinan di Jakarta justru sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.

Naiknya jumlah penduduk miskin di Jakarta pada periode ini dipengaruhi oleh peningkatan garis kemiskinan.

Pada Maret 2025, garis kemiskinan Jakarta tercatat sebesar Rp 852.798 per kapita per bulan, naik 6,79 persen dibandingkan September 2024.

Baca Juga:
Tangkap Hendropriyono Digaungkan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf
Wakil Panglima TNI : Tak Ada Urgensi Terapkan Situasi Darurat Militer
Kontroversi Surya Utama Atau Uya Kuya Berujung Dinonaktifkan Sementara dari Anggota DPR RI, Dianggap Tidak Pantas

“Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin,” kata Kepala BPS DKI Jakarta.

Dengan begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat yang rentan tidak terjerembab ke bawah garis kemiskinan.

Salah satu caranya melalui pemberian subsidi transportasi, program UMKM berkelanjutan, hingga perluasan bantuan sosial berbasis data real time.

“Kalau tidak ada penyesuaian, kelompok rentan bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan sewaktu-waktu,” ujarnya.

Kepala BPS DKI Jakarta Nurul mengatakan, pertumbuhan ekonomi makro tidak cukup untuk menjawab persoalan ketimpangan yang kian nyata di lapangan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro. Ketimpangan ini perlu didekati dengan intervensi langsung,” kata Nurul.

Menurut Nurul, BPS saat ini tengah menyiapkan analisis spasial ketimpangan antarwilayah di Jakarta.

“Kami akan petakan kantong-kantong ketimpangan dan kemiskinan sebagai bahan untuk kebijakan daerah,” ucap dia.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook