Ketua MPR Ahmad Muzani Kritik Kinerja Mendagri Soal Sengketa Empat Pulau di Aceh dan Sumut

Papuaekspose.com – Kasus sengketa perbatasan antardaerah dan terisolasinya Pulau Enggano yang selesai setelah Prabowo turun tangan membuat Ketua MPR Ahmad Muzani mengkritik kinerja para menteri agar bisa bekerja secara maksimal.

Hal itu lantaran para menteri agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto. “Saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden Prabowo,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Diketahui, Indonesia sempat heboh persoalan sengketa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek atau Kecil, dan Mangkir Gadang atau Besar.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sebuah surat keputusan memutuskan empat pulau menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Belakangan, Aceh protes terhadap klaim status Kemendagri, karena sejarah dan administrasi menyatakan empat pulau menjadi bagian provinsi Serambi Mekah.

Presiden Prabowo Subianto kemudian turun tangan menyelesaikan sengketa empat pulau dengan menyatakan wilayah tersebut menjadi bagian Aceh.

Selain sengketa empat pulau, publik kembali dihebohkan isu warga di Pulau Enggano, Bengkulu terisolasi akibat pendangkalan laut.

Presiden Prabowo Subianto pun kembali turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut dengan meneken Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan Pulau Enggano.

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai menteri sebagai pembantu presiden seharusnya bisa menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah dan kasus pulau terisolasi.

“Persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra itu.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan Presiden Prabowo tinggal menyelesaikan isu strategis ketika menteri di kabinet bisa menuntaskan masalah seperti sengketa wilayah dan pulau terisolasi.

“Apakah pulau atau masalah-masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” ujar dia.

Ketua MPR Ahmad Muzani sendiri menilai Inpres terkait percepatan pembangunan Pulau Enggano membuat Bengkulu leluasa membangun wilayah itu tanpa ada ketakutan soal wewenang.

“Saya kira dengan penegasan kemarin, menjadi tegas sehingga pemerintah Provinsi Bengkulu bisa melakukan pembangunan di pulau tersebut, karena pulau tersebut penduduknya juga cukup banyak,” katanya.