Papuaekspose.com – Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah meminta para calon menterinya untuk tidak mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Terkait hal tersebut, kami lihat (itu) merupakan bentuk komitmen beliau sebagai Presiden terpilih dan itu patut diberi apresiasi,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sebagaimana diketahui, kata Tessa, sebelumnya terdapat beberapa menteri yang terlibat kasus korupsi. Dengan adanya komitmen tersebut, para menteri kabinet Prabowo ini, bisa terhindar hari tindakan yang dapat merugikan negara.

KPK berharap, Prabowo bisa lebih bersinergi dengan para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberantas korupsi.

“Semoga ke depan beliau selaku Bapak Presiden terpilih lebih melibatkan APH, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk bisa bersama-sama bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi ke depan,” ujarnya.

Namun, Tessa menyebut, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) belum diminta oleh Prabowo, untuk terlibat dalam proses penyaringan para calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga.

“Apakah sudah pernah disampaikan di Kedeputian Pencegahan dalam hal ini? Apakah ada gratifikasi atau tidak? Atau mungkin LHKPN-nya dimintakan atau tidak? Saya belum terinfo,” tuturnya.

KPK yakin, Prabowo tak akan salah pilih, sebab, jabatan penting tersebut, berkaitan dengan keberlangsungan hidup banyak orang.

“Tentunya beliau tidak mungkin salah akan mempertimbangkan matang-matang siapa pembantu-pembantu beliau yang akan menduduki jabatan-jabatan penting untuk mengendalikan hajat hidup orang banyak di Indonesia ini,” pungkas Tessa.

Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengimbau kepada Prabowo, untuk dapat mencari sosok yang tetap dalam proses penyaringan anggota kabinet ini.

“Ini sebenarnya harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan imbauan juga kepada beliau untuk bisa mencari orang-orang yang tepat menduduki posisi-posisi penting tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan, dirinya melarang para ketua umum partai, maupun perwakilannya untuk meminta para menteri mencari uang dari APBN.

Menurut Prabowo, pernyataan itu telah disampaikannya kepada seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Prabowo mengatakan, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, akan sangat mudah melacak aksi nakal jika ada yang tetap mengorupsi dana APBN.

Meski partai tetap butuh sumber dana, kata Prabowo, namun dirinya meminta agar para ketua umum atau perwakilannya untuk mencari uang secara halal.