Kritik Ketidaksetujuan Penerapan Kenaikan PPN 12 Persen Sudah Sampai ke Telinga Presiden Prabowo

Papuaekspose.com – Presiden Prabowo Subianto sudah mendengar banyak kritik yang menunjukkan ketidaksetujuan penerapan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025.

Hal itu disampaikan Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia menyebut kenaikan PPN menjadi 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025 menuai polemik di masyarakat. Kritik tersebut sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan,” ungkap Muzani.

Muzani menilai pandangan keberatan dari masyarakat terkait PPN 12 persen karena bersinggungan dengan bahan-bahan yang digunakan masyarakat sehari-hari. Ia memastikan pemerintah akan mendengar dan menyimak masukan dari masyarakat.

“Ya makanya kemudian sekarang kan ada terjadi pandangan dari masyarakat, pandangan-pandangan yang berbeda. Termasuk masukan-masukan Pak Prabowo, pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan itu dengan saksama,” kata Muzani.

Muzani tidak menutup kemungkinan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar PPN 12 persen bisa saja mengalami perubahan.

“Ya semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh Pemerintah, Pak Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat,” tutur Muzani.