Legislator PKS Pertanyakan Fenomena Rangkap Jabatan di Era Pemerintahan Prabowo

Papuaekspose.com – Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mempertanyakan efektifitas rangkap jabatan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris BUMN di pemerintah era Prabowo Subianto.

Legislator DPR RI ini meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. “Pemerintah perlu menunjukkan ketegasannya,” kata legislator Fraksi PKS ini dalam keterangan persnya, Sabtu (12/7/2025).

Menurutnya, fenomena rangkap jabatan berpotensi melanggar hukum dan mencederai semangat reformasi birokrasi yang diprioritaskan pemerintahan era Prabowo.

“Rangkap jabatan bisa membuka celah konflik kepentingan antara tugas publik dan kepentingan bisnis, dan ini tentu sangat merugikan negara,” ungkapnya.

Toh, kata dia, fokus kerja menjadi tidak jelas dan bisa terjadi penyalahgunaan wewenang ketika wamen menjabat juga sebagai komisaris di BUMN.

Zuairina berharap ke depan proses rekrutmen direksi atau komisaris BUMN dilakukan secara transparan dan kompetitif.

“Proses pemilihan direksi dan komisaris BUMN harus dilakukan secara transparan, kompetitif, dan bebas dari intervensi politik. Ini wajib menjadi komitmen bersama,” kata dia.

Zuairina juga mendorong Kementerian BUMN bisa mengembangkan sistem bank data kuat terlait jabatan yang terintegrasi.

Menurutnya, sistem ini diharapkan bisa memantau secara aktual seluruh posisi jabatan yang diemban para pejabat BUMN, sehingga celah rangkap jabatan tertutup.

“Ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan BUMN benar-benar dikelola secara profesional,” kata Zuairina.