Papuaekspose, – Lemasko (Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro) melalui Wakil Ketua I, Marianus Maknaipeku meminta kepada Pemkab Mimika melalui Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito supaya mengevaluasi kontraktor di tiap organisasi perangkat daerah OPD terkait pengerjaan proyek yang bernilai multiyears tahun anggaran TA. 2023. Hal itu bertujuan untuk memprioritas dan  memberdayakan Orang Asli Papua (OAP).

Marianus mengkritik tajam kebijakan pemerintah terkait pengerjaan proyek yang bersumber dari APBN serta APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Mimika. Sebab, belakangan ini menurutnya tidak melibatkan orang asli papua (OAP) padahal terdapat beberapa proyek yang dikerjakan menggunakan badan usaha atau CV milik OAP.

“Kami dari lembaga adat (Lemasko) meminta supaya pemerintah dalam hal ini Pj Bupati Mimika segera mengevaluasi kembali para kontraktor yang ada di dinas-dinas. Orang Asli Papua harus dilibatkan,” kata Marianus kepada Papuaekspose di Timika Papua Tengah Sabtu (29/07/2023).

Berdasarkan catatannya, Ia justru menduga bahwa ada oknum pejabat di lingkup Pemkab Mimika bermain proyek dengan melibatkan keluarga dan kerabat menggunakan badan usaha atau CV milik OAP.

“Parahnya lagi, ada oknum Kepala OPD melibatkan istrinya bermain proyek. Memangnya ini barang keluarga atau kerajaan ya, Memangnya orang papua sudah tidak ada ka?,” beber Marianus.

Sayangnya, Wakil Ketua 1 Lemasko ini enggan menyebut secara detail nama dan identitas dari oknum pejabat yang dimaksud.

Secara tegas Marianus meminta agar masyarakat OAP harus diberdayakan dan diprioritaskan dalam pembangunan di Mimika termasuk pengerjaan proyek multiyears itu.

“Proyek jangan hanya orang-orang dalam di OPD saja yang kerja. Perdayakan masyarakat asli papua. Mereka sudah seharusnya menjadi tuan di negerinya sendiri. Mereka bukan penonton, tetapi mereka adalah pelaku di daerah,” tandasnya.