Papuaekspose.com – Untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan transparan dan bersih. Menag Nasaruddin Umar bakal merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam perumusan Astacita poin ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Prabowo terus menekankan komitmennya memberantas korupsi dan itu disampaikan berulang, baik sebelum dilantik maupun setelah resmi menjadi kepala negara.

Sehubungan dengan agenda besar Presiden Prabowo, Menag Nasaruddin ingin kementerian yang dipimpinnya juga bersih dari segala unsur penyelewengan yang merugikan negara dan umat.

“Niat beliau (Prabowo) untuk membersihkan instansi pemerintah dan swasta itu luar biasa. Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur bangsa Indonesia,” kata Menag Nasaruddin. Jumat (8/11).

“Kami sudah berbicara dengan KPK, masalah haji ini mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri,” sambungnya.

Menag Nasaruddin meyakini penyelenggaraan haji bisa dikatakan sukses dan lancar ketika umat terlayani dengan baik, dan secara teknis tak ada penyelewengan apa pun yang merugikan negara.

“Saya sudah mengingatkan kepada aparat Kemenag, membersihkan secara total Kementerian Agama. Haji tahun ini harus lebih sukses, siapa yang mengelolanya, ya bareng-bareng,” ujarnya.

Menag Nasaruddin juga berharap pelaksanaan Mudzakarah Perhajian di Bandung dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermuara pada kemaslahatan umat dan bukan malah memberatkan para calon haji.

Ada tiga isu krusial yang akan dibahas, yakni penguatan skema murur, implementasi tanazul, dan pembahasan pemanfaatan nilai manfaat haji.