Menko Airlangga Usul WFA 29-31 Desember 2025, Solusi Lonjakan 100 Juta Perjalanan

Papuaekspose.com – Sebuah terobosan kebijakan muncul dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi mengusulkan penerapan sistem kerja jarak jauh atau Work From Anywhere (WFA) bagi seluruh pekerja di Indonesia pada akhir tahun, tepatnya tanggal 29 hingga 31 Desember 2025.

Usulan ini berangkat dari analisis data mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan meledak selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Airlangga menjelaskan bahwa dengan jadwal libur sekolah yang berlangsung sejak 22 Desember hingga 3 Januari, potensi pergerakan orang di dalam negeri sangat besar.

“Jumlah perjalanan selama libur Lebaran lalu mencapai 140 juta. Untuk Desember ini, kami prediksi angkanya bisa di atas 100 juta perjalanan. Oleh karena itu, kami mengusulkan tanggal 29, 30, dan 31 yang berada di antara hari libur untuk diberlakukan work from anywhere and everywhere,” ungkap Menko Airlangga di hadapan Presiden.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi positif terhadap usulan Menko Airlangga tersebut, bahkan terlihat memberikan tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap fleksibilitas kerja yang dianggap mampu menjaga produktivitas sekaligus mendukung sektor pariwisata domestik.

Prabowo Sentil Pejabat yang Terlalu “Kaku”

Namun, suasana sidang kabinet berubah menjadi tegas ketika Presiden Prabowo mulai menyinggung kinerja birokrasi. Usai menerima laporan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai sisa anggaran yang berhasil dihemat, Prabowo melontarkan kritik pedas terhadap oknum pemerintah yang dinilai lambat bergerak karena terlalu terpaku pada urusan administratif.

“Saya dapat laporan bahwa penghematan anggaran kita cukup besar. Namun, masih ada pihak di pemerintahan kita sendiri yang kurang cepat bergerak karena terlalu banyak menghamba kepada peraturan,” tegas Presiden ke-8 RI tersebut.

Prabowo mengingatkan bahwa peraturan adalah produk buatan manusia yang seharusnya bersifat dinamis. Jika sebuah aturan justru merugikan kepentingan bangsa dan rakyat, maka tidak ada alasan untuk tidak segera mengubahnya demi percepatan kemajuan nasional.

Kedaulatan Negara dan Ekonomi Kerakyatan

Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada sektor swasta. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia, negara tidak boleh dikalahkan oleh korporasi. Meski pemerintah mendukung penuh dunia usaha, kedaulatan negara dalam mengatur hajat hidup orang banyak tetap menjadi prioritas utama.

“Perusahaan swasta kita butuhkan, tapi mereka tidak boleh mengatur apalagi mengalahkan negara. Kekayaan alam, bumi, dan air harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucapnya dengan nada tinggi.

Presiden menekankan bahwa prinsip kebersamaan, kemandirian, dan efisiensi yang berkeadilan harus menjadi napas utama perekonomian Indonesia. Ia merujuk pada beberapa konstitusi negara maju yang menerapkan aturan ketat terhadap perlindungan aset negara, yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi secara drastis.

Dengan usulan WFA akhir tahun dan penegasan mengenai kedaulatan ekonomi ini, Presiden Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahannya akan lebih fokus pada hasil nyata bagi rakyat daripada sekadar terjebak dalam formalitas birokrasi yang kaku.