Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Pimpinan DPR RI Beri Respon

Papuaekspose.com – Menteri HAM Natalius Pigai menginginkan anggaran Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Saat ini, Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar.

Pigai menilai kementeriannya, yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” kata Menteri HAM Natalius Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Pigai, Prabowo memiliki alasan tertentu dalam menjadikan sebuah kementerian sendiri untuk sektor HAM. “Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” ucap Pigai.

Maka dari itu, Menteri HAM Natalius Pigai meminta tim transisi pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, Pigai menilai visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud.

“Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Pigai juga sempat membahas anggaran kementerian lain, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Diketahui, Kementerian HAM berada di bawah kementerian koordinator tersebut bersama dua kementerian lainnya, yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Natalius Pigai menyampaikan anggaran Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas mendapatkan pagu anggaran Rp 7,2 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Agus Andrianto memiliki pagu Rp 13,3 triliun.

Pigai mengklaim telah membicarakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian HAM dengan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta menteri keuangan.

“Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” kata menteri HAM itu.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir merespons pernyataan dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait dengan anggaran kementerian Rp20 Triliun.

Menurut Adies Kadir, jika memang anggaran tersebut masih masuk akal, harusnya dipenuhi dan disetujui.

“Saya melihat, pengalaman selama saya di DPR sebenarnya apapun yang diajukan selama masuk akal itu harusnya bisa dipenuhi,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu kata Adies, perihal jumlah anggaran sejatinya memang perlu melihat sejumlah aspek.

Terutama kata dia, soal kekuatan pendapatan anggaran negara.

“Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut,” ucap Adies.

Tak hanya itu, kata dia, penting bagi pemerintah dalam melakukan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.

Atas hal itu menurut Adies, permintaan penambahan anggaran menjadi tugas Menteri Keuangan RI, Badan Anggaran DPR dan Komisi XIII DPR yang menjadi kolega dari Kementerian HAM.

“Nanti kita akan lihat laporan dari teman-teman (Komisi XIII dan Banggar) terkait dengan penambahan anggaran,” ujar Adies.