Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Ketimpangan Aliran Dana Bansos Kemensos Tahun 2023-2024 di MK
Papuaekspose.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan di hadapan delapan hakim MK dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Sri Mulyani menjelaskan realisasi anggaran perlinsos pada periode Januari-Februari untuk tiap tahun, mulai 2019 sampai 2024.
“Yang dalam hal ini sesuai dengan lini masa pemilu calon presiden, calon wakil presiden, serta pemilihan legislasi pada Februari (2024),” kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara menjelaskan, pada Januari-Februari 2024 realisasi bansos mencapai Rp 12,8 triliun yang ditujukan untuk Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Sementara, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp 15,3 triliun, dan realisasi perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 9,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, secara umum memang realisasi anggaran perlinsos dan bansos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024 pada periode yang sama Januari-Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos.
“Kecuali pada tahun 2023 yaitu tahun lalu di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama dikarenakan ada penataan kembali kerja sama Kemensos dengan perbankan,” kata Sri Mulyani.
Bila dibedah dan dibandingkan realisasi 2023 dengan 2024, untuk realisasi 2024 paling besar adalah anggaran program perlinsos dari Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 15,3 triliun. Bantuan ini meliputi untuk subsidi, belanja lainnya, dan cadangan bencana.
Terbesar kedua adalah perlinsos dari Kemensos sebesar Rp 12,8 triliun, untuk bansos seperti PKH, kartu sembako, dan bansos lainnya. Serta paling kecil adalah realisasi perlinsos yang bersumber dari kementerian/lembaga lainnya sebesar Rp 9,8 triliun.
Sementara di tahun 2023, realisasi terbesar tetap perlinsos dari BUN mencapai Rp 24,7 triliun. Kemudian kedua adalah realisasi perlinsos dari K/L lainnya sebesar Rp 8,6 triliun. Sedangkan realisasi anggaran perlinsos dari Kemensos hanya Rp 0,9 triliun.
Bila hanya fokus di realisasi anggaran perlinsos dari Kemensos, realisasinya di tahun 2023 paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019 realisasinya Rp 14,8 triliun, tahun 2020 Rp 13,3 triliun, 2021 sebesar Rp 19,1 triliun, dan 2022 sebesar Rp 15,5 triliun.
“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat based line 2023 dari bansos Kemensos, bulan Januari Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih ada proses penataan kembali kerja sama antara Kementerian Sosial dengan dengan perbankan,” kata Sri Mulyani.
Sumber : kumparan
Tinggalkan Balasan