Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Evaluasi Tunjangan Rumah Anggota DPR RI Pemantik Kemarahan Warga

Papuaekspose.com – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sepakat agar pemerintah melakukan evaluasi tunjangan rumah anggota DPR RI yang menjadi pematik banyaknya aksi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia selama sepekan ini.

Muhaimin Iskandar yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengatakan, gelombang protes masif menjadi momentum eksekutif dan legislatif untuk melakukan evaluasi dan reformasi, termasuk mendengar aspirasi public secara luas.

“Ya tunjangan rumah. Semua-semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan sosial harus dievaluasi,” kata pria yang disapa Cak Imin ini.

Muhaimin Iskandar mengatakan perihal anggaran memang tidak bisa ditutupi sekarang. Sehingga keterbukaan anggaran harus menjadi bagian dialog pemerintah dan masyarakat.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan partainya akan mengevaluasi tuntutan dari publik yang ingin tunjangan rumah DPR RI dibatalkan.

“Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Ibas saat tiba di Istana Kepresidenan.

Namun Ibas belum bisa menjawab secara rinci tunjangan legislator apa saja yang disepakati Demokrat untuk dicabut. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan pencabutan itu urusan Kesekretariatan DPR RI.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra dan PDIP telah sepakat membatalkan berbagai tunjangan DPR RI. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, fraksinya telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama mengenai tunjangan-tunjangan anggota Dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat.

“Untuk itu, kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 30 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dia memerintahkan seluruh anggota fraksinya tetap berada di Indonesia serta turun langsung berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

Dia juga mengingatkan seluruh anggota DPR lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat. Budisastro mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra terus bersama rakyat serta mendengar dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

“Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tuturnya.

Adapun Fraksi PDIP meminta tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Fraksi PDIP di DPR memandang politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati, dan simpati.

“Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan, adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, dia menuturkan semua hal yang telah terjadi akan menjadi pelajaran bagi DPR. Sebagai Anggota Fraksi PDIP di DPR, Said mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antarfraksi.

Namun Said mengajak seluruh anggota DPR mengukur diri apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR dan mempertanyakan fungsi DPR sebagai aspirator serta saat perekonomian rakyat serba sulit karena menyabung nasib di jalanan, DPR justru mendapatkan tunjangan yang di mata rakyat jumlahnya luar biasa.