Papuaekspose.com – Ketua DPD KNPI Kabupaten Puncak Nopi Tabuni mengapresiasi Pemkab Puncak, Papua Tengah yang sudah meloloskan 436 tenaga honorer kategori dua (K2) seleksi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dimana 62 persennya merupakan putra dan putri warga setempat atau Orang Asli Papua (OAP).

“Terima kasih kepada Negara dan khususnya Pemerintah Kabupaten Puncak yang telah mengeluarkan pengumuman tenaga honorer kategori dua (K2). Dimana selama ini sudah ditunggu-tunggu,” kata Nopi Tabuni, kepada papuaekspose.com, Senin (25/3/2024).

Kendati demikian, Nopi Tabuni meminta agar Pemkab Puncak agar mengevaluasi kembali dan mengakomodir orang asli papua (OAP) dal perekrutan tenaga honorer K2. Pasalnya, banyak nama-nama yang telah diumumkan lolos seleksi berasal dari wilayah setempat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 21 jilid 2 tahun 2021 merujuk pada pengangkatan dan penempatan Orang Asli Papua (OAP)”.

“KNPI merasa dirugikan sebab honorer K2 yang diakomodir ini harusnya (OAP) 80-20 persen (Non OAP), namun seakan-akan terbalik 20-80 persen. dimana warga asli Kabupaten Puncak tidak terakomodir karena data diambil dari BKD yang ajukan honorer,” ungkap Nopi.

Menurutnya, Kepala BKD Kabupaten Puncak dan Pj Bupati Kabupaten Puncak agar memperhatikan hal tersebut, karena tidak ada tempat bagi warga setempat untuk melamar.

Baca Juga:
Pererat Ukhuwah, MUI Mimika Sambangi Masjid At-Taubah SP 7
MUI Mimika Gelar Pertemuan dengan Ormas Islam Sikapi Situasi Nasional terkait Aksi Demo Anarkis
PKB Mimika Gelar Do’a Keselamatan Bangsa Berjalan Khidmat

“Contoh ketika mau ke Timika atau Intan Jaya itu susah sekali sehingga harus dikembalikan ke Kabupaten Puncak. Perekrutan ini sungguh sangat merugikan, jika untuk tenaga kesehatan memang kami akui, tetapi coba dilihat ini hanya tamatan SMA pemuda di Puncak banyak namun warga pendatang baru juga banyak yang terakomodir. Ini seperti pembunuhan karakter,” terang dia.

“Mohon kepada Pj Bupati Kabupaten Puncak Darwin Tobing dan Kepala BKD Kabupaten Puncak untuk melakukan pembetulan data, karena tamatan SMA ini putra daerah terlalu banyak sementara orang yang non-Papua karena ada hubungan keluarga dengan gampangnya di akomodir,” sambungnya lagi.

Sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Puncak ia mengaku sangat kecewa dengan hal tersebut. Menurutnya kepercayaan warga Puncak terhadap pemerintahnya sendiri sudah tidak ada dan hal ini harus menjadi satu catatan harus adanya pembetulan data.

“KNPI akan tetap mengawal fenomena ini dan untuk perekrutan bulan Mei ambil semua warga setempat, jika memang sudah habis baru ambil tenaga non-Papua, ini yang harus jadi pertimbangan,” sebutnya.

Nopi juga mengakui bahwa tamatan 2015 kebawah banyak yang tidak diakomodir pemerintah Kabupaten Puncak. “Umur sudah lewat 35-40 tahun banyak yang tidak diakomodir, jika pemerintah tidak ambil kebijakan maka suatu saat akan mengganggu stabilitas yang menghambat pembangunan di wilayah setempat,” imbuhnya.

Sementara pihak KNPI mendesak agar ada evaluasi ulang dan pertimbangan. Jika tak terpenuhi Nopi berjanji akan melakukan langkah-langkah untuk mengakomodir warga Puncak.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook