Operasi Militer Sisir Permukiman Warga Papua Dinilai Tidak Terukur, Komnas HAM Papua Minta Hentikan

Papuaekspose.com – Komnas HAM Papua meminta operasi militer TNI dan Polri yang menyisir pada permukiman warga di Papua agar dihentikan. Penghentian operasi militer itu bertujuan supaya tidak timbul korban warga sipil.

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan penghentian operasi militer itu bertujuan supaya tidak timbul korban warga sipil seperti yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

“Kami minta kepada TNI-Polri yang ada di sekitar wilayah situ, operasi model ini jangan diterapkan ulang lagi. Itu operasi yang salah. Menyisir permukiman yang ada kelompok sipil bersenjata dan langsung melakukan penembakan di wilayah itu,” kata Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Sabtu (24/5/2025).

Kalaupun ada kelompok bersenjata, masih kata Frits seharusnya cukup dilakukan pengepungan. Namun apabila penyerangan itu menimbulkan korban perempuan dan anak, artinya operasi tersebut tidak terukur.

“Apalagi penyergapan ini, kalau dari laporan yang mereka sampaikan serangan ini menggunakan operasi tempur dan itu yang sangat kami sayangkan,” ucap Frits.

Frits mengatakan penyerangan yang menyasar permukiman sulit mencegah jatuhnya korban sipil, terutama kelompok rentan. Apalagi permukiman yang disasar ternyata penuh dengan kelompok rentan yang sedang beristirahat pada dini hari.

Sebelumnya, TNI mengklaim berhasil melumpuhkan 18 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 14 Mei 2025.

Operasi tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT, dengan fokus pada lima kampung yaitu Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, mengungkapkan operasi ini dilakukan sebagai upaya melindungi warga Papua dari ancaman kelompok bersenjata. Ia mengatakan operasi ini dilakukan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil.

“Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).