Papuaekspose.com – Pejabat termasuk penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tentu diatur dengan rambu-rambu aturan hukum baik dalam kegiatan administrasi maupun dalam kebijakan-kebijakan strategis. Maka itu pejabat dan penyelanggara negara harus belajar taat asas.

Dalam melaksanakan tugas negara para penyelenggara negara termasuk pejabat dituntut untuk memiliki pendidikan memadai, sikap serta attitude yang baik, serta punya keahlian.

Semakin baik pendidikan kita, semakin baik pula akhlak dalam berkomunikasi termasuk dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk kemajuan daerah.

Suatu wilayah yang pemerintahannya dikelola dengan baik bila daerah teritorial sah secara hukum, pemerintahannya juga sah satu paket dan diakui serta keduanya memiliki kekuasaan yang sah dalam pemerintahan untuk mengurus daerah dan masyarakat. Sebab pemerintah berdaulat merupakan representasi seluruh komponen masyarakat sebab pemerintahan menjalankan kehendak rakyat.

”MTQ

Sedikit aneh di kabupaten yang kita cintai ini gagal total pembagian atau pemisahan kekuasaan trias politica. Dalam praktek pemerintahan seolah-olah kekuasaan itu adalah keputusan pimpinan secara individu tanpa melihat aturan hukum yang berlaku.

Pemerintah mewakili, mengurus manajemen pemerintahan atas kehendak sendiri, tidak berdasarkan pada konsensus yang termuat dalam UUD 1945 dimana rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan manajemen pemerintahan.

Sedikit merepotkan seperti apa memastikan baik atau buruk sebuah pemerintahan. Untuk skala kecil governance mengukur kinerja pemerintahan di daerah melalui tiga hal yang kritis yaitu pemerintahan yang efektif dan transparan, pemilihan yang adil juga partisipasi politik dan kepatuhan hukum dari variabel yang ada kita dapat melihat dan menilai pemerintahan terburuk dan bobrok di daerah.

Korelasinya dengan korupsi dapat kita analogikan dalam daftar pejabat di daerah dengan indeks persepsi korupsi apakah ada keterkaitan.