Pengusaha Sawit di Sumsel Diminta Menteri Lingkungan Hidup Siapkan Peralatan Penanganan Karhutla

Papuaekspose.com – Para pengusaha sawit di Sumatera Selatan mendapat warning dari Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq agar mempersiapkan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup Dalam Konsolidasi Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla yang berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang pada Sabtu (24/5/2025).

Hanif menjelaskan mengingat musim kemarau telah tiba maka sanksi akan dijatuhkan kepada para pengusaha sawit yang tidak mematuhi ketentuan ini.

“Jika dalam dua minggu tidak ada laporan kesiapan SDM, peralatan, dan pendanaan penanganan karhutla, kami akan terapkan sanksi administratif paksaan pemerintah sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009,” tegas dia.

Hanif juga mengungkapkan bahwa Indonesia kini merupakan negara penyumbang kabut asap global terbesar kedua.

Untuk mengurangi dampak kabut asap yang semakin parah, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengirimkan surat kepada pemegang izin konsesi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Ia mencatat bahwa sekitar 25 persen dari total 20 juta hektar wilayah di Sumbagsel merupakan lahan konsesi.

“Kalau perlu, kami ajukan sanksi pidana satu tahun penjara bagi yang tidak patuh. Jangan sampai negara dirugikan karena kelalaian. Ini tanggung jawab besar, bukan hanya soal bisnis, tapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup kita,” ujarnya.

Menteri Hanif juga meminta pengusaha sawit untuk membina kelompok masyarakat peduli api dan memperketat akses masuk ke wilayah konsesi.

Di sisi lain, Wakil Ketua II Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Susanto, menekankan bahwa ancaman karhutla masih nyata meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, kesiapan teknis seperti pemenuhan sumber daya air, dan pelatihan rutin.

“Modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi. GAPKI sudah melatih 13 angkatan dan terus memperkuat kesiapsiagaan di lapangan,” kata dia.

GAPKI juga berinisiatif memperluas agenda sosial, termasuk meningkatkan kesejahteraan anak dan pemantauan melalui CCTV di wilayah konsesi.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengeklaim bahwa kasus karhutla di wilayahnya terus menurun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

Ia mengusulkan pemberian bantuan peralatan sebagai solusi untuk pembukaan lahan tanpa bakar.

“Perlu kami fasilitasi agar masyarakat membuka lahan secara benar. Salah satunya melalui bantuan alat berat,” kata Herman.