Papuaekspose.com – Jokowi tidak rela melepas jabatannya karena boleh jadi dirinya merasa terlalu banyak dosa politik buruk dan banyak program yang tidak kesampaian. Semua dosa yang politik Jokowi tidak mungkin diabaikan terutama berkaitan dengan pelanggaran hak hak asasi manusia, penipuan dan penyalahgunaan wewenang.

Adapun berkaitan dengan program yang belum tuntas bisa dipilah dua yaitu program untuk manfaat orang banyak serta program yang justru merugikan rakyat. Melihat Jokowi merancang membuat program dan cara mengatasinya terlihat sangat ambisius, ceroboh kurang perhitungan, tidak profesional menjadikan utang sebagai jalan solusi.

Secara sunahtullah kekuasaan Jokowi harus berakhir karena tidak layak lagi untuk memimpin, ia terus berupaya untuk memperpanjang kekuasaan pengaruhnya yaitu dengan berusaha menjegal lawan politiknya.

Namun takdir Allah mengharuskan Jokowi lengser dan harus digantikan oleh orang yang lurus. Usaha penjegalan terhadap Anies akan berakhir dengan kekecewaan. Inilah skenario Jokowi untuk menjegal Anies Insyaallah semuanya akan gagal:

”MTQ

Pertama, membentuk musrah, musrah hanya akal-akalan Jokowi akan kesan bahwa ini masih didukung rakyat biasanya para relawan akan membubarkan diri ketika capres menang atau kalah tapi ini mesti harus dipelihara karena ada agenda terselubung Jokowi yaitu diduga bertujuan penundaan pemilu atau masa perpanjangan jabatan presiden,tapi skenario ini gagal.

Kedua mencapreskan ganjar. Ganjar adalah orang yang digadang-gadang menjadi penerus Jokowi, ganjar dinilai mempunyai pedanaan karakter bisa dilanjutkan sekaligus dosa politik terlupakan. Tapi skenario gagal setelah PDIP mengambil-alih ganjar sebagai petugas partai dan Capres PDIP.

Ketiga menunda pilkada serentak sampai 2024, sebebasnya kebijakan ini melanggar undang – undang karena seorang Plt di bolehkan selama 6 bulan bukan sampai 2 tahun. Skenario ini dibangun untuk membangun kekuatan pro jokowi sekaligus mengpensiunkan Anies secara dini agar Anis tidak punya power lagi, tapi skenario inipun gagal total.

Keempat penunjukan Heru Budi sebagai Plt Gubenur bukan karena tugas Heru Budi menghancurkan reputasi Anies sekaligus untuk mengacak-acak hasil karya Anies. Semula terasa berhasil ketika kebijakan Heru membongkar trotoar warga Jakarta ngamuk sehingga rencana untuk menjatuhkan reputasi Anis gagal total bahkan menjadi bumerang.

Kelima, mempertahankan syarat  ambang batas pencapresan semula dengan mempertahankan presidesial terhope 20 % berharap bisa menjegal Anies berbagai eleman masyarakat termasuk Partai politik dan DPD mengacukan yudisial review ke MK tapi semua ditolak MK. Skenario penjegalan Anies melalui presidential trace hold akhirnya gagal total. Itu setelah Nasdem dengan penuh resiko bergabung dengan PKS dan Partai Demokrat mencapreskan Anis.