Papuaekspose.com – Posko Pengaduan Pemilu 2024 merupakan langkah Komnas HAM Papua mengantisipasi pelanggaran HAM pada pelaksanaan Pemilu 2024 bagi masyarakat yang merasa hak asasinya terabaikan. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura, Selasa (16/1).

Menurut Frits Ramandey situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024 menjadi perhatian Komnas HAM. Hal ini yang kemudian mendorong Komnas HAM meluncurkan program strategis untuk kemajuan hak asasi manusia pada enam provinsi di Tanah Papua seperti pengawasan pemilu.

“Posko pengaduan yang dibuka untuk memantau pelaksanaan pemilu sebab sangat berpotensi hilangnya hak-hak konstitusional warga negara terutama bagi kelompok rentan,” ujar Ramandey.

Menurutnya potensi kekerasan di beberapa wilayah yang menjadi basis kelompok sipil bersenjata juga menjadi perhatian pemantauan Komnas HAM.

”MTQ