Program Transmigrasi ke Papua, Presiden Prabowo Diminta Kaji Secara Mendalam

Papuaekspose.com – Rencana pemerintah menggarap program transmigrasi ke Papua diminta untuk dikaji ulang oleh anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Lamek Dowansiba.

Program transmigrasi ke Papua dikhawatirkan akan menambah beban bagi masyarakat daerah. Apalagi Papua memiliki kompleksitas persoalan.

“Saya pikir Pak Presiden harus bijak juga dalam melihat hal itu, kemudian bisa mengutus para tim khusus yang memang dibentuk untuk kaji kembali soal wacana transmigrasi,” kata Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia juga khawatir program transmigrasi akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Karena kalau ini bertambah lagi (jadi beban daerah), saya yakin gejolak politik di Papua itu eskalasinya akan meningkat dan saya pikir ini harus dikaji,” tegasnya.

Lamek menegaskan, dirinya tidak antipati terhadap pembangunan yang digagas pemerintah.

Namun, ia meminta programnya dikaji secara mendalam.

“Tetapi itu harus kemudian juga dilihat secara baik apakah itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Papua atau tidak untuk menjawab kompleksitas persoalan di sana,” ujar Lamek.

Selain itu, Lamek mengingatkan agar program pemerintah dibuat dapat menjawab kebutuhan masyarakat daerah.

Menurutnya, hal paling penting bagi pemerintah saat ini adalah meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Papua.

“Itu yang penting, karena dengan orang berpendidikan baik, pasti dia bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, kemudian penindasan,” ucap Lamek.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sebagai Menteri Transmigrasi, Iftitah mengaku, kementeriannya mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua.

“Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar,” kata Iftitah dalam upacara serah terima jabatan Menteri Transmigrasi, Senin (21/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Iftitah mengatakan, sebagai kementerian baru hasil pemekaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dirinya menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi Kementerian Transmigrasi ke depannya.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanah tugas tidak hanya di lingkup internal tapi juga antar kementerian.

“Mari kita bekerja bersama-sama, bersinergi, dan berkolaborasi tidak hanya dalam Kementerian Transmigrasi, begitu juga dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kementerian lainnya,” ujar Iftitah.