Papuaekspose.com –  PT Vivo Energy Indonesia menjadi salah satu sponsor pembelian pertama Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Patra Niaga (PPN) yang mulai menyalurkan kargo base fuel impor yang tiba di Jakarta pada Selasa (24/9/2025).

PT Vivo Energy Indonesia  menyerap sebanyak 40.000 barel dari 100.000 barel kargo impor yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebut kesepakatan ini menjadi contoh konkret kolaborasi.

“Kami menyambut baik semangat kerja sama dengan Vivo. Kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak memastikan energi tersedia dan masyarakat terlayani,” kata Roberth dalam keterangan tertulis.

Pertemuan antara Pertamina dan badan usaha swasta sebelumnya telah digelar dua kali, yakni Jumat (19/9/2025) dan Selasa (23/9/2025).

Pada pertemuan pertama, perusahaan swasta menyatakan kesediaan membeli base fuel atau BBM murni tanpa campuran aditif dan pewarna.

Mekanisme harga disepakati secara terbuka dengan melibatkan surveyor independen untuk memastikan kualitas dan kuantitas pasokan.

Pertemuan kedua dihadiri seluruh badan usaha swasta, yaitu Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Beberapa perusahaan masih perlu waktu berkoordinasi dengan kantor pusat global sebelum menentukan kuota tambahan yang akan diserap.

Roberth menekankan seluruh proses tetap berjalan dalam koridor aturan.

“Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan prosedur yang ada. Harapan kami, badan usaha swasta berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan di BUMN,” kata dia.

Langkah berikutnya adalah pengujian kualitas dan kuantitas BBM dengan surveyor yang disepakati bersama.

Pertamina juga menyiapkan pertemuan lanjutan dengan tiap perusahaan untuk membahas kebutuhan detail dan distribusi ke konsumen.

Menurut Roberth, koordinasi ini menunjukkan pemenuhan energi bukan kerja sepihak.

“Harapan kami adalah segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari badan usaha swasta, sehingga penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Empat perusahaan lain selain Vivo masih menunggu persetujuan kantor pusat masing-masing.

Mereka menyampaikan komitmen untuk melanjutkan proses kolaborasi setelah koordinasi internal selesai.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook