Puan Maharani Khawatir Jumlah Gelombang PHK Minta Pemerintah Evaluasi Efisiensi Anggaran

Papuaekspose.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata yang terjadi di Bali dalam beberapa waktu terakhir membuat Ketua DPR RI Puan Maharani ikut resah.

Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif agar roda perekonomian di akar rumput tetap berputar.

“Penting juga mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif. Efisiensi pastinya baik, tapi tetap juga harus mendukung ekonomi kerakyatan. Sektor seperti MICE yang memiliki multiplier effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa,” kata Puan Maharani dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025).

Menurut Puan, PHK yang terjadi di Bali belakangan ini menandakan rapuhnya struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor tertentu.

Puan menilai PHK yang kini merambah dari sektor manufaktur ke sektor pariwisata menunjukkan ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi.

“Bahkan daerah seperti Bali yang selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia, terkesan dibiarkan menghadapi krisis ini sendirian,” kata ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Puan Maharani, pemerintah mesti segera bertindak nyata untuk mengantisipasi terjadinya badai PHK yang lebih besar lagi di Pulau Dewata.

Sebab, gelombang PHK ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik karena industri yang melemah maupun menurunnya daya beli masyarakat akibat ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

“Kita tidak bisa menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis. Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini,” kata Puan Maharani .

Sementara itu, Puan Maharani menilai, hingga saat ini belum terlihat mekanisme konkret dan terukur dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk merespons PHK massal yang semakin meluas.

“Termasuk belum ada skema pelatihan ulang (reskilling) yang siap dijalankan dan dukungan bagi pekerja yang di-PHK lalu memutuskan menjadi wirausaha kecil maupun pekerja di sektor informal,” ucap Puan.

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan Bali mencatat sekitar 100 laporan PHK sepanjang 2025, seluruhnya terjadi di Kabupaten Badung dan menyasar pekerja sektor pariwisata.

PHK ini dikaitkan dengan turunnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang biasanya diselenggarakan instansi pemerintah.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut kajian sedang dilakukan terkait hal ini.

“Mengenai PHK, kami sedang mengkaji,” ujar Widiyanti usai membuka Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) di Kabupaten Badung, Rabu (11/9/2025), dikutip dari Antara.

Menpar menyadari tren penurunan okupansi di sektor pariwisata dalam beberapa bulan terakhir yang dipicu oleh penghematan anggaran pemerintah.

Namun, ia merujuk kebijakan baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran.

Untuk mendorong pemulihan pariwisata sebelum sektor MICE kembali normal, pemerintah memberikan insentif perjalanan yang mencakup diskon tiket pesawat, kereta, kapal, dan tarif jalan tol.

“Harusnya itu akan memperbaiki perjalanan wisatawan ke Bali, mudah-mudahan kita lihat bahwa keadaan akan membaik, sehingga orang-orang dirumahkan bisa kembali bekerja,” ucap Widiyanti.