Papuaekspose.com – Rakerda ke 1 MUI Kabupaten Mimika periode 2023-2028 secara resmi dibuka oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, diwakili Penjabat (Pj) Sekda Mimika, Ida Wahyuni.

Kegiatan itu bertempat di Aula Dukcapil Mimika Jalan Cenderawasih Kota Timika, Provinsi Papua Tengah Minggu (24/03/2024).

Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui Pj Sekda Mimika, Ida Wahyuni dalam sambutannya mengatakan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke 1 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mimika dipandang sebagai forum yang sangat penting dan strategis khususnya dalam upaya membangun serta meningkatkan kualitas kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Mimika.

“Saya berpesan agar kedepan terus terbangunya sinergitas program kerja antara MUI Kabupaten Mimika dan Pemerintah Daerah. Sehingga MUI memiliki peran serta dan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mensukseskan agenda pembangunan,” kata Bupati Eltinus melalui Ida Wahyuni.

Didalam menyikapi kehidupan di tengah masyarakat, Bupati Eltinus berharap agar MUI Mimika dapat memberikan fatwa atau keputusan yang cermat sebagai solusi di kehidupan beragama.

“Kemudian, Ulama dan Umara bersinergi untuk menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 guna mewujudkan kebersamaan dan menyatukan ummat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mimika yang rukun, dan damai, sejalan dengan tema yang digaungkan yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten, KH Muh Amin AR, S.Ag, S.Pd, MM mengatakan, kepengurusan MUI Kabupaten Mimika periode 2023-2028 merupakan hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) dan telah dilantik oleh Ketua MUI Provinsi Papua KH Syaiful Islam Al payage di Timika pada Sabtu (23/9/2023) lalu.

“Dan Rakerda ke 1 MUI Kabupaten Mimika di hari ini, kita akan merumuskan beberapa program program strategis yang akan menjadi panduan umat islam kedepan,” kata Muh Amin.

Ia mengungkapkan, pihaknya belum menerima laporan adanya Da’i atau penceramah di Kabupaten Mimika yang menimbulkan masalah.

“Justru yang kami khawatirkan itu penceramah yang datang dari luar Timika. Kalau di Timika tidak ada masalah karena mereka mengetahui persis karakteristik masyarakat Mimika,” ujarnya.

Karenanya, sebagai Ketua MUI Mimika meminta kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) Mimika untuk membatasi kedatangan penceramah dari luar daerah.

Majelis Ulama Indonesia, kata Muh Amin merupakan wadah perkumpulan Ulama dari seluruh organisasi Islam dan berbagai mazhab/aliran termasuk dua omas islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah sejauh ini dalam hal kemitraan.

“Hubungan MUI dan Pemerintah merupakan saling melengkapi untuk menguatkan keummatan, keagamaan, dan kebangsaan menuju kemaslahatan nasional,” imbuhnya.

Muh Amin dalam kesempatan itu juga mengumumkan bahwa MUI Mimika akan memberikan dana insentif kepada lebih dari 100 orang Da’i dan bantuan beras berkah kepada 90 orang Imam Masjid penerima insentif pemerintah.