Papuaekspose.com, – Realisasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di wilayah Timika dan sekitarnya per  Januari hingga Maret 2023  terealisasi sebesar Rp 1,20 triliun atau mencapai 26,5% dari target Rp 4,54 triliun.

Rinciannya adalah penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 816,22 miliar atau setara dengan 20,5 persen, Penerimaan Pajak Perdagangan luar negeri sebesar Rp 374,21 miliar atau 71,3 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13,6 miliar atau 37,2 persen.

Berdasarkan data kinerja penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB (P3L) dan Pajak Lainnya pada bulan Maret 2023 berhasil mencapai

Realisasi sebesar Rp816.822.735.220 atau sekitar 20,53% dari target penerimaan tahun 2023.

“Sehingga kalau dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 pada masa yang sama yaitu sebesar Rp630.702.562.919 maka penerimaan pajak bulan s.d. Maret 2023 mengalami Pertumbuhan positif sebesar 29,51 persen,” kata Kepala Subbagian Umum KPPN Timika, Agus Yulianto kepada Papuaekspose.com Kamis 27 April 2023.

Baca Juga:
Sufmi Dasco Sebut PPN 12 Persen Tak Berlaku Bagi Listrik 6.600 Watt
Presiden Prabowo Subianto Tegaskan PPN 12 Persen Tetap Berlaku di 2025 Namun Hanya untuk Barang Mewah
Kenaikan PPN 12 Persen Tahun 2025 Hanya Berlaku ke Barang Mewah

Agus menjelaskan, kontributor terbesar dalam kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika sampai dengan Maret 2023 adalah PPh Non Migas dengan realisasi sebesar Rp 717.446.726.598,- atau 87,8 persen dari total penerimaan pajak.

Di urutan kedua menurutnya adalah PPN dengan realisasi penerimaan sebesar Rp97.869.459.622,- atau 11,98 persen dari total penerimaan pajak. Kemudian diikuti dengan Pajak Lainnya dengan Realisasi penerimaan sebesar Rp1.506.549.000,- atau 0,18 persen dari total penerimaan pajak.

Dijelaskan, penerimaan terbesar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika hingga Maret 2023 berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 53,92 persen.

Pemasukan dari segi konstruksi menurut Agus sebesar 17,20 persen, disusul Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya sebesar 5,67 persen.

Lanjutanya, penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp 64.695.034.000 atau mencapai 31,1 persen, sedangkan Penerimaan Bea Keluar terealisasi sebesar Rp 309.514.192.000 atau mencapai 97,8 persen dari target yang ditetapkan.

Ia menambahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terealisasi sebesar Rp13.593.444.410 atau mencapai 37,2 persen dari target tahun 2023.

Sementara itu, menurutnya Belanja Negara dari APBN yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Timika telah terealisasi sebesar Rp814,58 miliar atau 16,3persen dari alokasi belanja sebesar Rp4,982 triliun.

Rinciannya adalah Belanja Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp141,43 miliar atau 18 persen dan Belanja TKDD yang terealisasi sebesar Rp674,14 miliar atau 16 persen.

Kemudian Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp66,46 Miliar atau 19,8 persen, Belanja Barang Rp57,29 miliar atau 18,8 persen, dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp17,68 miliar atau 12,1 persen.

Belanja Pegawai hingga Maret 2023 kata Agus sebesar Rp2,37 miliar dan menurun bila dibanding tahun lalu sebesar Rp 64,09 miliar. Sedangkan, Belanja Barang yang tercatat hingga Maret 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp 23,72 miliar dibanding tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp81,01 miliar.

Sedangkan Belanja Modal di tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp4,72 miliar, sehingga Belanja Modal sampai dengan Maret 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp12,96 miliar.

Lebih jauh dijelaskan, Dana Bagi Hasil telah terealisasi Rp286,93 miliar atau 13,8 persen dari pagu sebesar Rp2,08 Triliun, kemudian Dana Alokasi Umum terealisasi Rp 351,72 miliar atau 26,1 persen dari pagu sebesar Rp.1,34 Triliun.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga akhir Maret 2023 masih belum ada realisasi, namun untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp34,47 miliar (17,2%) dari Pagu Rp200,84 miliar.

“Sementara,  Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal hingga akhir Maret 2023 masih belum ada realisasi. Begitu juga,  Kredit Ultra Mikro (Umi) periode sampai dengan Bulan Maret 2023 masih belum ada penyaluran,”. Tutupnya. (*)