Sistem Outsourcing Minta Segera Dihapuskan, Said Iqbal : 4 Juta Anggota KSP-PB Setuju Penghapusan

Papuaekspose.com – Presiden RI Prabowo Subianto diminta agar segera menghapus sistem outsourcing atau alih daya. Pasalnya ada lebih dari 4 juta anggota KSP-PB yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, hingga tenaga medis yang menyetujui penghapusan outsourcing.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat deklarasi pembentukan Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh (KSP-PB).

“Meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar sistem outsourcing tenaga kerja itu dihapus,” ujar Said, di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Said mengatakan, apabila sistem outsourcing dalam pekerjaan, tidak dipermasalahkan. Namun, beda haknya jika alih daya lewat agen.

“Kalau outsourcing pekerjaan itu oke, misal pabrik TV memberikan outsourcing pekerjaan pembuatan remote ke pabrik remote, itu boleh. Yang enggak boleh adalah tenaga kerja melalui agen,” ujar dia.

Said menegaskan, tidak boleh adanya outsourcing berkedok pemagangan atau sistem mitra.

“Yang enggak boleh adalah orang magang tapi sebenarnya sistem outsourcing berkedok pemagangan, yang tidak boleh adalah sistem mitra,” imbuh dia.

Said menegaskan pentingnya keterlibatan kelas pekerja dalam ruang politik dan legislasi untuk melawan dominasi kekuatan modal.

“Mereka (pekerja) harus dilindungi maka harus masuk (diatur) dalam UU Ketenagakerjaan, upahnya, jam kerjanya, hubungan kerjanya, pembayaran sewa aplikasinya, dan sebagainya,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).

Komitmen dalam penghapusan outsourcing itu akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Prabowo mengatakan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.

“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.