Sri Mulyani Indrawati Dinilai Anggap Pendidikan Tidak Penting, Bigini Kata Koordinator Nasional P2G

Papuaekspose.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai menganggap pendidikan di Indonesia tidaklah penting dengan pernyataan-pernyataannya selama ini. Hal ini dikatakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.

Satriwan Salim menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung rendahnya gaji dosen di dalam sebuah pidatonya.

“Kami hitung-hitung Bu Sri Mulyani Indrawati ini memang sudah sangat sering menyampaikan pernyataan yang menganggap pendidikan sesuatu hal yang tidak penting dan menganggap profesi guru atau dosen itu adalah profesi yang tidak terlalu penting,” ujar Satriwan, Senin (11/8/2025).

Satriwan menuturkan bahwa pernyataan soal rendahnya gaji guru tersebut bukan kali pertama Sri Mulyani Indrawati berstatement seakan menganggap tak penting profesi guru dan dosen.

“Tahun 2018 pernah menyampaikan juga bahwa anggaran APBN untuk tunjangan guru, dalam artian untuk tunjangan sertifikasi guru, sangat besar, tetapi kualitasnya masih rendah,” ucap dia.

Kemudian, pada 2024, Sri Mulyani Indrawati menawarkan skema atau pola baru dalam penghitungan APBN untuk pendidikan sebagai mandatory budgeting yang minimal 20 persen diambil dari pendapatan, bukan dari pengeluaran APBN.

“Ini tentu akan mengurangi secara drastis anggaran pendidikan kalau 20 persen APBN yang sifatnya mandatory itu diambil dari sisi pendapatan APBN, bukan dari sisi pengeluaran seperti selama ini yang sudah terjadi,” ucap dia.

Belum lama ini, Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan pernyataan yang dianggap kurang peka terhadap profesi tenaga pendidik di Indonesia.

“Nah, sekarang pun juga menyampaikan pernyataan yang sebenarnya ini seolah ingin melepaskan tanggung jawab negara dari pembiayaan pendidikan,” ucap dia.

Berkaca dari setiap pernyataan tersebut, Sri Mulyani Indrawati diminta untuk menyadari bahwa aspek pendidikan merupakan yang paling fundamental.

“Bu Sri Mulyani mesti menginsafi, menyadari, bahwa untuk aspek dalam tata kelola negara, khususnya aspek pendidikan dan sektor kesehatan, ini adalah dua sektor yang paling fundamental untuk memajukan sumber daya manusia,” imbuh dia.

Menurut Satriwan, negara harus menyadari bahwa pendidikan itu memang harus dibiayai, karena itulah merupakan tugas dan kewajiban negara secara konstitusional.

Sebagai informasi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti curahan hati sejumlah orang yang merasa gaji guru dan dosen di Indonesia sangat rendah.

Ia lalu mengatakan bahwa masalah tersebut memang menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran belanja negara.

Tantangan ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar, haruskah masyarakat ikut menanggung gaji guru dan dosen agar profesi ini mendapatkan gaji yang layak.

Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dikhawatirkan kesejahteraan guru dan dosen menjadi kurang.

“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ucap Sri, saat menghadiri acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).

Ucapan Sri Mulyani Indrawati ini menuai kritik dari berbagai pihak.

Ia dianggap kurang peka terhadap banyaknya tenaga pendidik di Indonesia yang masih mendapat bayaran kecil.