Titiek Soeharto Minta Mentan Andi Amran Sulaiman Jelaskan Rencana Pemerintah Hapus Klasifikasi Beras Premium dan Medium

Papuaekspose.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman diminta menjelaskan soal rencana pemerintah yang akan menghapus klasifikasi beras premium dan medium. Permintaan itu disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Pasalnya Titiek Soeharto menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus klasifikasi beras premium dan medium. Titiek Soeharto pun meminta langsung penjelasan kepada Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (20/8/2025) di Gedung DPR RI yang disiarkan dalam saluran YouTube TV Parlemen.

“Pak Menteri itu mengenai harga yang mau disatukan antara premium dan medium untuk satu harga itu kebijakannya itu apa tuh? Saya banyak ditanya sama orang-orang, rencana Bapak seperti itu” ujar Titiek Soeharto.

Wacana menghapus klasifikasi beras sudah dibahas dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas (rakortas). Amran menyinggung subsidi pangan Rp150 triliun, dengan padi menjadi komponen paling besar dalam anggaran tersebut.

“Nah, kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS, 48 persen itu adalah premium atau 40 persen saja. Artinya, yang digunakan uang negara ini berbisnis, maaf itu kurang lebih Rp60 triliun,” sebutnya.

Karena itu, pemerintah melakukan intervensi melalui mekanisme harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP). Amran menyebut langkah tersebut penting agar harga beras tetap terkendali.

Dia kemudian mencontohkan kondisi saat ini, di mana kenaikan harga yang relatif kecil saja sudah memicu keributan. Sebagai perbandingan, dia menyebut harga beras di Jepang saja sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg).

“Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah Rp100 ribu per kilo, Bu Ketua, harga beras hari ini (per Kamis),” sebut Amran.

Pernyataan Amran langsung mendapat tanggapan dari Titiek Soeharto. Dia menegaskan, kondisi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, terutama karena tingkat pendapatan per kapita kedua negara berbeda.

“Enggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per kapita kita juga sudah lain, Pak,” timpal Titiek.

Menanggapi hal itu, Amran kembali menegaskan kebijakan baru perberasan masih dalam tahap pembahasan. Dia menyebut sudah empat kali melakukan rapat maraton bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), namun belum ada keputusan final.

Amran menekankan pemerintah ingin seluruh beras yang mendapat subsidi negara tetap terkontrol. Selain itu, keuntungan pengusaha tetap diperhatikan, dengan aturan yang ketat agar tidak ada pelanggaran kualitas beras di pasaran.

“Izin Bu Ketua, kami butuh masukan hari ini karena Ibu Ketua tanyakan,” ucap Amran.